Boy Anugerah

• Tenaga Ahli Bidang Hubungan Internasional di DPR RI 2024-2029 
• Direktur Eksekutif Literasi Unggul School of Research (LUSOR) dan Baturaja Project

Riwayat Pendidikan

• Alumnus Studi Hubungan Internasional (HI) FISIP Universitas Padjajaran 2009
• Alumnus Program Magister Ketahanan Nasional (Tannas) Universitas Indonesia 2014
• Alumnus Program Magister Ilmu Pemerintah dan Kebijakan Publik SGPP Indonesia 2021. 

KEPUTUSAN Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung ke dalam Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 22 Januari lalu di Davos, Swiss, menuai polemik di dalam negeri.

Pasalnya, pembentukan dewan perdamaian ala Pax Americana tersebut bertalian erat dengan konsistensi Indonesia selama ini dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina yang dijajah oleh Israel selama lebih dari tujuh dekade lamanya sejak 1948.

Untuk meredam gejolak di level domestik, Presiden Prabowo mengundang sedikitnya 16 organisasi massa Islam ke Istana Negara pada 3 Februari lalu.

Argumentasi Presiden Prabowo tentang fleksibilitas Indonesia untuk keluar dari BoP apabila tidak menghasilkan perdamaian pada akhirnya berhasil membuat seluruh ormas Islam yang hadir menyetujui keputusan pemerintah tersebut.

Keputusan pemerintah untuk bergabung ke dalam BoP ini pada dasarnya dapat dibedah secara sederhana melalui pendekatan ilmu geopolitik untuk mengetahui plus minus yang diperoleh Indonesia dari sisi kepentingan nasional.

Indonesia beruntung memiliki founding father sekaligus pemikir jenius sekelas Presiden Soekarno.

Ketika kebijakan luar negeri dan praktik diplomasi negara-negara di dunia pasca perang dunia ke-2 didominasi oleh pendekatan kewilayahan, baik berbasis kontinental maupun kemaritiman, Soekarno menyodorkan konsep geopolitik orisinal Indonesia dengan pendekatan yang lebih sesuai dengan atribut nasional Indonesia dan mencerminkan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Konsepsi geopolitik Soekarno lazim disebut sebagai Progressive Geopolitical Coexistence (PGC) atau hidup berdampingan secara damai dalam bingkai geopolitik yang bersifat progresif.

Geopolitik komprehensif

Konsepsi Geopolitik Soekarno tidak berkutat pada aspek geografi atau kewilayahan saja sebagaimana Mackinder menekankan penguasaan Heartland (jantung daratan Eurasia), Spykman yang mendudukkan Rimland (pesisir Eurasia) sebagai titik sentral untuk menguasai geopolitik global, atau Alfred Tayer Mahan yang berpostulat bahwa siapa yang menguasai jalur maritim melalui kekuatan angkatan laut, maka akan menguasai seluruh dunia.

Geopolitik Soekarno lebih maju dengan mengombinasikan pemahaman akan aspek geografi politik dan teritorial dengan cara pandang bangsa Indonesia sendiri terhadap diri dan lingkungannya.

Pandangan geopolitik Soekarno juga tidak menegasikan Pancasila sebagai ideologi yang membungkus konsepsi geopolitik Indonesia yang mengarahkan partisipasi Indonesia dalam konstelasi internasional untuk menciptakan perdamaian dunia, yang mana perdamaian dunia tersebut hanya dapat terwujud apabila tidak ada penjajahan dan penindasan dari satu bangsa terhadap bangsa lainnya.

Pada masa presidensinya yang terentang panjang selama dua dekade sejak 1945 hingga 1966, Soekarno tampil taktis menjalankan konsepsi geopolitik yang ia susun.

Ketika perang dunia kedua berakhir dan banyak negara-negara bekas kolonialisme di wilayah Asia dan Afrika memerdekakan diri, Soekarno menggagas Konferensi Asia-Afrika yang diselenggarakan pada 18-24 April 1955 dengan hasil berupa komitmen tegas negara-negara peserta untuk melawan kolonialisme dan imperialisme dalam segala bentuknya, serta merumuskan prinsip-prinsip hubungan internasional yang selaras dengan komitmen untuk mewujudkan perdamaian dunia.