PENGELOLAAN sumber daya alam (SDA) di Indonesia masih menghadapi tantangan besar untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Meskipun sektor pertambangan, kehutanan, dan kelautan memberikan kontribusi triliunan rupiah bagi perekonomian nasional, dampak ekologis yang ditimbulkan sangat serius, seperti hilangnya hutan, pencemaran air, dan penurunan keanekaragaman hayati. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan SDA belum berjalan seimbang dengan pelestarian, sehingga dibutuhkan perubahan paradigma menuju pengelolaan yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh rakyat, bukan hanya segelintir elite.

Data dari Kementerian ESDM dan BPS menunjukkan bahwa keuntungan ekonomi dari SDA belum dirasakan merata, terutama di tingkat lokal.

Banyak daerah kaya sumber daya tetap mencatat angka kemiskinan tinggi, sementara keuntungan lebih banyak mengalir ke perusahaan besar dan pusat kekuasaan.

Contohnya di Morowali, terdapat 53 izin pertambangan nikel yang luas konsesinya mencapai lebih dari 118 ribu hektare, menyebabkan banjir lumpur dan kerusakan lahan warga.

Di Bangka Belitung, penambangan timah merusak ekosistem pesisir, dan di Papua, ekspansi perkebunan serta tambang emas menimbulkan deforestasi besar dan konflik dengan masyarakat adat. Pola ini memperlihatkan beban lingkungan dan sosial yang ditanggung masyarakat lokal, sementara manfaat ekonomi terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto berupaya melakukan perbaikan tata kelola SDA dengan beberapa kebijakan strategis. Salah satunya adalah kewajiban menyimpan devisa hasil ekspor SDA di dalam negeri selama 12 bulan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan mengurangi kebocoran nilai tambah.

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) diharapkan mampu mengelola investasi SDA secara terarah, dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan diberi mandat menindak aktivitas sawit dan tambang ilegal di kawasan hutan.

Langkah-langkah ini sejalan dengan amanat konstitusi untuk memanfaatkan bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Namun, tantangan utama adalah memastikan implementasi kebijakan yang konsisten, transparan, dan berpihak pada lingkungan serta masyarakat lokal.

Pengalaman Negara lain

Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa sumber daya alam bisa menjadi berkah jika dikelola dengan tata kelola yang kuat. Norwegia, misalnya, mengelola surplus pendapatan minyaknya melalui Government Pension Fund Global (GPFG), yang menabung dan menginvestasikan dana tersebut di luar negeri.

Hanya sekitar 4 persen hasil investasinya yang digunakan setiap tahun untuk anggaran negara, sehingga menghindari gejala “Dutch disease” dan memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati lintas generasi. Dana ini dikelola secara profesional dan diawasi secara transparan, sehingga Norwegia mampu menjaga stabilitas ekonomi dan lingkungan sekaligus menikmati standar hidup tinggi.

Sebaliknya, banyak contoh kegagalan pengelolaan SDA yang berujung pada krisis sosial dan runtuhnya peradaban. Jared Diamond dalam bukunya Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed (2005) mengidentifikasi lima faktor utama penyebab keruntuhan masyarakat, yaitu kerusakan lingkungan, perubahan iklim, konflik dengan tetangga, runtuhnya mitra dagang, dan respons internal masyarakat.

Faktor terakhir, terutama sikap elite dan masyarakat dalam merespons peringatan ekologis, sering menjadi penentu. Banyak peradaban yang runtuh karena mempertahankan eksploitasi sumber daya demi keuntungan jangka pendek meski tanda-tanda krisis sudah jelas terlihat.

Dalam konteks Indonesia, lonjakan aktivitas tambang nikel, ekspansi sawit, dan penebangan hutan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan merupakan gejala klasik konflik antara keuntungan cepat dan keberlanjutan jangka panjang.