Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TRBIBUN PEKANBARU/ DAVID TOBING
TRIBUNNEWS.COM, PEKANBARU - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrowi didampingi. Plt Gubernur Riau, Arsyad Juliandi Racham pada Sabtu (23/5/2015) melakukan peninjauan kondisi Stadiun Utama Riau, eks venue Pon Riau Tahun 2012 lalu.
Menpora disuguhi pemandangan kondisi stadion sepak bola berkapasitas 43.923 penonton itu, dalam kondisi yang rusak dan tidak terawat. Kondisi halaman bahkan hingga lapangan bola yang dipenuhi tanaman liar dan ilalang.
Nyaris tak lagi terlihat ruput halus dari stadion sepak bola terbaik di Indonesia, yang dulunya didatangkan khusus dari Brazil itu. Menpora ketika itu sempat masuk ketengah lapangan yang dipenuhi rumput liar tersebut, untuk melihat kondisi rumput dari negeri Samba itu.
Dengan posisi menunduk, Imam Nahrowi langsung mencabut rumput stadiun yang berasal dari Brazil itu.
"Wah, sayang sekali. Rumputnya bagus, tapi sudah banyak mati karena tidak terawat. Ini tidak manusiawi,"guyon Imam Nahrowi.
Pasca perheletan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012 lalu, Staidiun Utama nyaris tak pernah lagi di gunakan, karena adanya permasalahan pembayaran pembangunan Stadiun Utama senilai Rp. 900 m.
Pemerintah Provinsi Riau hingga saat ini masih menyisakan utang pembayaran gedung senilai lebih dari ratusan miliayar kepada pihak kontraktor.
Diakhir tinjauannya di Stadiun Umata Riau, Menpora, Imam Nahrowi megatakan jika permasalah stadiun utama kebanggan Riau itu, merupakan permasalahan yang serius.
Untuk permasalahan itu, perlu pembicaraan empat mata yang intens seluruh stakeholder terkait, agar bagaimana fasilitas umum yang dibangun dengan dana dari masyarakat yang sangat besar, bisa segera dimanfaatkan.
"Harus segera dimanfaatkan, kalau stadiun ini akan semakin menyusut. Jika tidak dimanfaatkan, akan semakin terbengkalai dan tidak terawat. Dan bisa-bisa hanya tinggal cerita,"kata nya.
Dia menambahkan, kendati ada persoalan hukum dibalik pembangunan stadiun eks Pon Riau Tahun 2012 itu, seharusnya tidak lantas menghambat pemanfaatan dan penggunaan fasiltas itu.
"Menurut saya, seharusnya dimanfaatkan, sembari persoalan hukumnya tetap dijalankan,"katanya.