Baca tanpa iklan
Namun tiba-tiba ada perintah dari bosnya bahwa pagi hari pas Lebaran itu akan ada pemakaman.
"Baju koko dilepas, kami langsung ganti baju,ambil cangkul lalu gali kubur. Jadi lebarannya di kuburan," kisah Uci.
Beruntung, belum lama ini Pemprov DKI Jakarta menghapus sistem outsourcing.
Di bawah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, sistem outsourcing dihapus menjadi kontrak kerja dengan sebutan pegawai harian lepas (PHL).
Mereka menyebut dirinya dengan pasukan hijau karena seragamnya warna hijau.
Jumlah pasukan hijau di seluruh penjuru DKI diperkirakan seribuan orang. Mereka bekerja di Dinas Pertamanan, termasuk penggali kubur.
Selain Pasukan Hijau, Pemprov DKI Jakarta juga memiliki Pasukan Oranye atau Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang tugasnya membersihkan saluran air.
Jumlahnya diprediksi juga ribuan orang karena tersebar dari tingkat Kelurahan dan Kecamatan seluruh DKI Jakarta.
"Jadi sekarang kami kontraknya dengan Pemprov DKI Jakarta. Kami di bawah Dinas Pemakaman," ujar Uci yang merasa bangga menjadi PHL Pemprov DKI Jakarta.
Menurut Erwin, pekerja harian lepas yang bekerja di Tanah Kusir berkisar 80 orang.
Ada yang bertugas menjadi penggali kubur, kebersihan makam dan menjaga taman.
Saat ditanya apakah gajinya sekarang sudah sesuai yang dijanjikan Ahok yakni UMR DKI Jakarta sebesar Rp 3,1 juta, mereka membenarkan.
Hanya saja, pada Januari dan Februari ini, gaji mereka telat dibayarkan.
"Akhir bulan baru dibayarkan. Kami harapkan agar awal bulan bisa dibayarkan sehingga kami bisa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari," pinta keempatnya kompak. (*)