News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Video Populer Pekan Ini

Solusi Kemacetan Jakarta ala Empat Penantang Gubernur Ahok

Penulis: Lendy Ramadhan
Editor: Mohamad Yoenus
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Laporan Wartawan Tribunnews, Lendy Ramadhan

TRIBUNNEWS.CONM, JAKARTA - Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017, tak lama lagi akan digelar.

Satu-persatu bakal calon (balon) mulai mencuri perhatian publik, melalui kegiatan-kegiatan sosial dan sosialisasi program.

Permasalahan klasik ibu kota, DKI Jakarta, berupa kemacetan, menjadi perhatian khusus para balon Gubernur DKI Jakarta.

Pasalnya, hingga kini, permasalahan tersebut belum juga tuntas.

Oleh sebab itu solusi jitu atas permaslahan tersebut, dijadikan "jurus pamungkas" para balon Gubernur DKI Jakarta untuk mengalahkan lawan-lawannya pada pesta demokrasi daerah tersebut, khususnya untuk mengalahkan balon petahana.

Berikut ini solusi kemacetan ala empat balon Gubernur DKI Jakarta tersebut:

Haji Lulung

Menurut Balon Gubernur DKI Jakarta, Abraham Lunggana, solusi kemacetan Jakarta hanyalah persoalan mengampanyekan penggunaan kendaraan umum oleh pemerintah.

Lelaki yang akrab disapa Haji Lulung itu berpendapat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kurang melakukan hal tersebut.

"Kami (Haji Lulung berserta timnya) sepakat untuk melakukan kampanye-kampanye akbar, tentang,masyarakat menggunakan transportasi moda angkutan (umum), ini yang belum pernah dilakukan (Pemprov DKI Jakarta sekarang)," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu di Gedung Joang '45, Jl. Menteng Raya, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Bahkan kader Partai Persatuan Pembangunan itu berjanji, akan menggunakan angkutan umum, bus way, bila terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Kalau saya jadi gubernur, di mana saya tinggal, saya akan naik bus way," tambahnya.

Sandiaga Uno

Berbeda dengan Haji Lulung, Balon Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno berpendapat, bahwa solusi kemacetan di antaranya, dengan fokus pembangunan MRT (Mass Rapid Transportation), yang sekarang sedang berjalan.

Selain itu, menurut pengusaha kelahiran Pekanbaru, Riau 46 tahun lalu itu, pengembangan transportasi umum berbasis online, juga merupakan jawaban atas permasalahan kemacetan ibu kota.

Setelah jumlah transportasi dianggap memadai, imbauan kepada masyarakat untuk sadar akan penggunaan transportasi umum juga harus terus disuarakan.

"Fokus dalam pengadaan Mass Rapid Transportation, jadi transportasi massal itu memang makan waktu, dan kita harus buy the bullet yah, istilahnya kita harus mengalami kesusahan ini untuk sementara," ucap alumni Wichita State University itu di Kantor Tribunnews, Jl. Palmerah Barat, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

"Tapi saya udah melihat beberapa terobosan-terobosan daripada, new economy ini, bahwa dengan teknologi sekarang saya sudah bisa tahu bahwa saya nyampe sini tuh jam berapa dan dikasih tahu jalannya, saya sebenarnya ngga pernah tahu gitu," tuturnya.

"Kan itu teknologi dan ternyata kalau kita semua aplikasi teknologi ini, dan merangkul, membalut semua policy-policy itu dengan asupan teknologi banyak sekali yang bisa kita selesaikan, sembari kita menunggu Mass Rapid Trans ini akan hadir di 2018," ujarnya.

"Dan yang paling penting kesadaran daripada masyarakat, ya udahlah jangan terlalu banyak menggunakan kendaraan pribadi, kan jalannya ngga bisa nambah-nambah," katanya.

"Kalau misalnya cuma dari sini jaraknya kurang dari 1 kilometer ya ngga usah naik mobil lah, kita jalan kaki, tapi kita sediakan pedestriannya yang bagus, yang nyaman, kita sediakan tempat penyeberangannya yang bagus itu tugas pemerintah, dan pemerintah harus hadir di situ," tambahnya.

Yusril Ihza Mahendra

Sedangkan Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra berpendapat, bahwa menyelesaikan masalah kemacetan itu dengan pengaturan jam masuk kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Swasta, dan jam masuk anak sekolah.

Lebih jauh pakar hukum tata negara itu menjelaskan, bahwa pegawai swasta masuk jam 10, anak sekolah masuk jam 7 pagi, dan PNS masuk jam 9.

Selain itu, Mantan Menteri Sekretaris Negara itu juga berpendapat bahwa, jalan-jalan protokol hanya boleh dilalui dengan sticker berbayar.

Dari hasil penjualan sticker tersebut, Yusril menerangkan, dananya digunakan untuk membiayai transportasi umum.

"Menurut saya, jangka pendek menyelesaikan macet ini pengaturan jam kerja, anak sekolah jam berapa berangkat, pegawai negeri/TNI/Polisi jam berapa, pegawai swasta jam berapa?" ucapnya di Kantor Tribunnews, Jl. Palmerah Barat, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

"Jadi kalau swasta, bisa aja diatur kerja mulai jam 10, tapi anak sekolah mulai jam 7 pagi, pegawai negeri bisa kerja mulai jam 9, jadi orang tidak keluar serentak numplek di jalanan," tuturnya.

"Yang kedua, bisa diterapkan misalnya, kendaraan tidak boleh masuk di Jalan Gatot Subroto, Jalan Thamrin, Jalan Sudirman, Jalan Sisingamangarajam Jalan Hayam Wuruk, Jalan Gajah Mada, Jalan Veteran, dan situ semua, kecuali kita pakai sticker," katanya.

"Sticker itu akan dijual lima ratus ribu (rupiah) atau sejuta, beli sticker itu dispakati DPRD, uang itu masuk APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) DKI, dengan masuk APBD itu, APBD mem-planning untuk mem-financing transport yang massal," ujarnya.

"Sehingga dalam waktu enam bulan itu, kita bisa announce, mulai hari ini tarif TransJakarta turun 50%, enam bulan kemudian turun lagi, sampai satu tahun, gratis. Jadi sistematik, dengan itu kita mulai membatasi kendaraan," tambahnya.

Bila Yusril punya "jurus" pengaturan jam kerja dan sticker berbayar, Balon Gubernur DKI Jakarta, Biem T. Benyamin berpendapat, bahwa solusi kemacetan, yaitu kendaraan umum berbasis rel.

Benyamin Sueb

Lebih jauh putra Budayawan Betawi, Benyamin Sueb itu menjelaskan, proyek mono rel yang tidak jadi dibangun, harus segera dibangun kembali, karena kendaraan umum berbasis rel, pada umumnya melintas di jalur khusus, yang relatif tanpa hambatan, seperti kereta api.

"Ya solusinya salah satunya yang sedang dibuat ini (MRT), dan itu kan, siapapun gubernurnya, ya ini kan proyek pemerintah pusat, kita dukung itu," ucapnya, di Kantor Tribunnews, Jl. Palmerah Barat, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

"Selebih itu juga, harus menambahkan, bagaimaana nanti memindahkan masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi ke moda transportasi umum," katanya.

"Selain itu, kemudian yang monorel, yang pakai rel itu kan bagus bagus yah, harus juga per cepat, ya artinya dia banyak ngangkut, lebih cepat, jadi kan mobilitasnya lebih cepat," tambahnya. (*)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini