Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivis Perempuan Ratna Sarumpaet menegaskan Presiden Jokowi bisa saja gagal dalam meraih simpati untuk pemilu 2019 karena melindungi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang terbelit banyak kasus, termasuk sengketa lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
"Maksud saya, dia (Jokowi) bisa gagal (himpun simpati pemilu 2019), dengan sikap dia melindungi (Ahok) kayak gini," ujar Ratna, saat ditemui di Gedung BPK, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (20/6/2016).
Menurutnya, sebagai kepala negara, Jokowi pasti tahu kasus yang terindikasi korupsi tersebut akan menjadi masalah besar, jika hukum tidak ditegakkan.
"Dia (Presiden Jokowi) kan Kepala Negara, dia tahu ini ada kisruh, dan dia tahu ini bikin marah orang, dan ini masalah penegakan hukum dan korupsi, korupsi kan udah masalah besar kita," jelasnya.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan tanggapan pihak Istana Kepresidenan yang hingga kini masih tidak bersuara.
"Kalau kayak begini kan seharusnya seorang presiden dan para asistennya itu harus tahu bahwa ini krusial, tapi kok nggak ada suaranya dari Istana," tegasnya.
Ratna pun kembali menegaskan posisi Jokowi sebagai seorang kepala negara yang seharusnya menegakkan keadilan.
"Kejarlah dia (Presiden Jokowi) itu, kenapa dia diam saja, ngapain jadi Presiden," katanya.
Sebelumnya, sejumlah aktivis anti-korupsi mendatangi gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (20/6/2016), untuk memberi dukungan pada Lembaga keuangan negara tersebut agar tegas dalam menyikapi pernyatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo beberapa waktu yang lalu.
Pernyataan tersebut terkait dengan perkembangan kasus Pembelian Lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) yang dinyatakan oleh KPK bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut.
Namun, BPK menegaskan hal sebaliknya bahwa dari hasil audit investigasi BPK-RI menyatakan ada kerugian keuangan negara sebanyak Rp 173 Milyar.
Menurut BPK, terjadi penyimpangan yang begitu sempurna dalam proses pembelian RSSW. (*)