Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Pusat Muhammadiyah mengadakan diskusi kebangsaan dengan tema "Arah Pembangunan Ekonomi Nasional, Pandangan Kritis Perspektif Ideologi Kerakyatan".
Diskusi itu berlangsung di Auditorium H. Ahmad Dahlan, Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/8/2016).
Hadir dalam diskusi, mantan Menteri Koordinator Ekonomi era mantan Presiden Abdurahman Wahid, Kwik Kian Gie dan ahli ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Dr Revrisond Baswir.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan wakilnya Saut Situmorang serta Wakil Ketua MPR, Oesman Sapta Odang juga ada dalam diskusi tersebut.
Diskusi kebangsaan ini dibuka langsung oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas.
Busyro dalam sambutannya mengatakan bahwa arah ekonomi Indonesia saat ini lebih mendukung kapitalisme dan melenceng jauh dari ekonomi kerakyatan.
Sementara Kwik Kian Gie yang kini berumur 81 tahun menyebutkan bahwa dari UU No 1 Tahun 1967 sampai UU No 25 Tahun 2007 pemerintah mengarahkan kebijakan di bidang ekonomi kepada kebebasan atau liberalisasi.
"Mekanisme pasar diserahkan langsung kepada pasar. Jadi Indonesia tidak mengenal barang dan jasa publik yang disediakan pemerintah, dibiayai secara bergotong-royong dan digunakan oleh rakyat secara cuma-cuma bagi yang sudah membayar pajak," tegasnya.(*)