Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lendy Ramadhan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membantah adanya kontrak politik dengan PDIP sebagai syarat agar diusung pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.
Hal tersebut diungkapnya, usai melakukan kunjungan kerja ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Selasa (27/9/2016).
Ahok merasa difitnah dengan adanya isu yang menyatakan, ada kontrak politik yang berbunyi, dia harus memasukkan kader PDIP ke dalam jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dengan memenuhi syarat itu, PDIP mau mengusung pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.
"Astagfirullahaladzim. Lu kalau mau fitnah cari yang lebih cerdas begitu ya. Ya dong," ujar Ahok seraya menggelalengkan kepalanya di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta, Selasa (27/9/2016).
Tidak hanya itu, Ahok juga merasa difitnah dengan adanya isu, dirinya harus menyerahkan mahar senilai Rp 10 triliun agar diusung PDIP.
Menurutnya, itu tidak masuk akal. Dia berpandangan, akan lebih baik uang Rp 10 triliun didepositokan.
"Ada fitnah yang lebih bagus lagi. Ahok menyetor Rp 10 triliun. Kalau dihitung, uang Rp 10 triliun kalau didepositokan bisa jadi Rp 60 miliar tiap bulan. Mending gue deposito, iya enggak," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
Ahok membantah, isu-isu tersebut. Ahok mengklaim, dirinya tidak bisa dibayar dengan uang kecuali dengan nyawa.
"Ahok tidak bisa dibayar dengan uang, kecuali dengan nyawanya. Harganya, ya nyawanya," tutup Ahok. (*)