Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

'Komodo Adalah Saudara Kami': Penolakan Pembangunan 'Jurassic Park' di Pulau Komodo

Sekelompok masyarakat yang peduli lingkungan menganggap proyek pariwisata di Taman Nasional Komodo hanyalah mengejar keuntungan ekonomi,…

Pembangunan \'Jurassic Park\' di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur telah mendapat penolakan sejumlah warga setempat.

Pulau tersebut merupakan bagian dari Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo, di mana warga dan hewan komodo yang dilindungi bisa hidup berdampingan.

Akbar Allayubi, pemandu wisata yang tinggal di Pulau Komodo, adalah salah satu yang menolak pembangunan tersebut.

Sebagai penduduk asli, ia mengaku tidak pernah dilibatkan setiap kali pemerintah mengeluarkan kebijakan pariwisata di pulau tersebut.

"Kami hanya tahu dari media online lokal saja," kata Akbar kepada ABC Indonesia.

Pulau Komodo adalah rumah bagi hewan purba Komodo

Foto: Istimewa: Pulau Komodo dan taman nasional yang mengelilinginya menjadi kawasan yang menarik pariwisata.

Sementara itu, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo, Shana Fatina mengklaim pembangunan ala \'Jurassic Park\' di Pulau Rinca sudah sesuai aturan karena dilakukan di kawasan khusus yang tidak mengganggu ekosistem.

"Pembangunan dilakukan di zona pemanfaatan, termasuk untuk akses alat berat dan lain-lainnya," kata Shana.

Shana menjelaskan, rencana pembangunan Pulau Rinca telah melalui proses panjang karena harus melalui izin lingkungan dan melewati proses analisa dampaknya pada lingkungan.

Ia mengaku jika proses ini telah dikawal oleh UNESCO serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sejauh ini, aliansi masyarakat sipil yang menolak pembangunan di kawasan Taman Nasional Komodo sudah tiga kali melayangkan protes kepada pemerintah, termasuk DPR dan DPRD, namun belum mendapat tanggapan.

Mereka juga sudah melayangkan surat ke UNSECO dan UNEP, sebagai organisasi yang memberikan status \'World Heritage Site\' pada tahun 1991 kepada Taman Nasional Komodo.

"UNESCO tidak memiliki yurisdiksi atas situs yang diakui oleh organisasi dan program terkaitnya, ini adalah wilayah kedaulatan anggota negara tempat mereka berada," demikian petikan isi balasan kepada forum masyarakat yang ditandatangani oleh Shahbaz Khan, Direktur dan and Perwakilan UNESCO di Jakarta.

Menanggapi surat balasan UNESCO, Gregorius dari \'Sunspirit for Peace and Justice\' mengaku kecewa.

"[Membaca jawaban UNESCO] akhirnya kami sadar bahwa UNESCO hanya memberi gelar untuk branding dengan maksud yang ekonomistik, tetapi tidak punya tanggung jawab etis untuk persoalan lingkungan dan sosial yang timbul," pungkasnya.

Ikuti kami di
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas