Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Sinergi Bea Cukai dan Polri Atasi Kejahatan Transnasional

Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara menerima kunjungan kerja Badan Intel dan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Baintelkam Polri), Rabu (2/9/2020).

Sinergi Bea Cukai dan Polri Atasi Kejahatan Transnasional
Bea Cukai
Kunjungan kerja Badan Intel dan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Baintelkam Polri) ke kantor Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara, Rabu (02/09). 

TRIBUNNEWS.COM - Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara menerima kunjungan kerja Badan Intel dan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Baintelkam Polri) pada Rabu (02/09) untuk membahas penanggulangan permasalahan transnational crime di perbatasan Indonesia dan Filipina.

Kepala Kantor Bea Cukai Wilayah Sulawesi Bagian Utara, Cerah Bangun menyatakan bahwa Bea Cukai telah melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang di perbatasan Indonesia dan Filipina secara maksimal meskipun terdapat beberapa kendala.

“Secara teknis, pengawasan lalu lintas orang dan barang di perbatasan Indonesia-Filipina sudah berjalan secara maksimal, namun masih menemui beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM), dan tingginya mobilitas warga lokal di Miangas serta maraknya masyarakat yang berbelanja kebutuhan pokok di Filipina dikarenakan harga barang disana lebih murah,” pungkas Cerah Bangun.

Kabidkerma Baintelkam Polri, Kombes Pol Djati Wiyoto Abadi, menyatakan bahwa jajaran kepolisian akan juga berkoordinasi dengan Bea Cukai terkait pengawasan. “Koordinasi ini dilaksanakan sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia dan Kapolri guna memperkuat daerah-daerah perbatasan.”

Perlu diketahui, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bea Cukai salah satunya memiliki fungsi sebagai community protector, yakni memberikan perlindungan kepada masyarakat dari barang-barang yang dilarang maupun dibatasi yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap kesehatan dan keamanan juga moralitas.

Sebagai aparatur pengawasan lalu lintas barang, dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat dilakukan upaya-upaya seperti pencegahan terhadap masuknya barang-barang yang membahayakan keamanan negara, pencegahan barang-barang yang merusak kesehatan dan meresahkan masyarakat, dan perlindungan masyarakat terhadap masuknya barang yang tidak memenuhi standar. (*)

Ikuti kami di
Editor: Content Writer
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas