Pemerintah Lamban Dorong Pertumbuhan UKM

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peringkat kemudahan berbisnis untuk pelaku usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia terus menurun.
Demikian pemeringkatan bertajuk "Doing Business" yang dilakukan anak perusahaan Bank Dunia, International Finance Corporation (IFC).

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai, sebenarnya sudah banyak kemajuan untuk mendorong berkembangnya UKM. Namun, kemajuan itu masih terbilang lamban dibandingkan upaya negara-negara lain dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan UKM-nya.

“Sudah banyak kemajuan, tapi negara lain yang lebih cepat. Jadi, kita kalah dalam hal kecepatan mendorong pertumbuhan dan perkembangan UKM,” tegas Ketua Umum BPP HIPMI Erwin Aksa dalam rilisnya  di Jakarta, Minggu (7/11/2010).

Erwin mengatakan, belajar dari dua krisis sebelumnya (1998 dan 2008), sejumlah negara kian sadar bahwa peranan UKM sangat strategis dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

Oleh sebab itu, negara-negara tersebut, termasuk Amerika Serikat, mempercepat layanan paket-paket insentif terhadap pelaku UKM. Selain itu, terang Erwin, pertumbuhan UKM di negara-negara emerging market seperti Brasil, China, dan India terbilang sangat pesat.

“Ada semacam gelombang bangkitnya kewirausahaan yang dipelopori anak-anak muda di negara-negara itu,” tambah Erwin. Untuk bisa bersaing, kata putra Aksa Mahmud ini, harus melihat dan menjadikan perkembangan UKM di luar negeri sebagai patokan dalam memetakan kemajuan pelayanan terhadap UKM.

Pantauan HIPMI Research Center menunjukan, beberapa pemerintah daerah dan kota sudah memberikan pelayanan yang ideal kepada pelaku UKM misalnya, Yogyakarta, Klaten, Sragen, Parigi (Sulawesi Tengah), Gorontalo, dan Palembang.

“Namun ini baru sebagian kecil kepala daerah yang berinisiatif meningkatkan daya saing UKM,” imbuh Erwin.