Kementerian Energi Sumber Daya Manusia (ESDM), melansir, hal ini penting mengingat saat ini BBM bersubsidi justru banyak dinikmati oleh mereka yang tidak berhak. Dengan penerapan penghematan BBM PSO diharapkan dapat terdistrubusi hanya kepada yang berhak.

”Kita harus berani melangkah. Apakah akan sempurna?Kita belum tahu, tapi kita harus mulai melangkah," ujar Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh.

Kalau pemerintah tak berani menerapkan penggunaan BBM bersubsidi tepat sasaran, imbuh Darwin, akan terlalu besar dampak BBM bersubsidi terhadap keuangan negara, kalau volumenya terus meningkat gagar-gara juga ikut dinikmati orang-orang yang tergolong mampu.

Dikatakan Darwin, kalau meningkat 10 persen saja, itu sudah Rp 10 triliun. Menteri ESDM mengatakan, nilai itu ekivalen dengan pendirian berapa sekolah?

Senada dengan Menteri ESDM, Dirjen Migas, Evita H. Legowo menyatakan, pembatasan BBM bersubsidi bukan menghilangkan subsidi namun agar penyaluran BBM tertentu terkendali dan pemberian subsidi lebih tepat sasaran.

Menurutnya, pemerintah telah memiliki beberapa skenario, tergantung opsi yang nantinya disetujui DPR. Untuk tahap awal, kata dia, penghematan BBM bersubsidi ini akan dilakukan di kota besar di pulau Jawa dan Bali, karena kedua daerah ini yang paling banyak menggunakan BBM bersubsidi yaitu sekitar 60 persen dari total kuota.

Berdasarkan UU APBN-P 2010, volume BBM bersubsidi ditetapkan sebesar 36,5 juta kilo liter (kl). Realisasi rata-rata penyaluran BBM bersubsidi tahun 2010 sudah melebihi kuota yang ditetapkan yaitu antara 6-9 persen sehingga tidak mencukupi hingga akhir tahun, karena itu pemerintah berencana menambah volume BBM bersubsidi sekitar 1,8 juta kilo liter.

Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan penghematan BBM bersubsidi, berdasarkan beberapa usulan yang diajukan pemerintah, telah mengerucut pada dua opsi.

Opsi pertama seluruh kendaraan plat kuning serta kendaraan roda dua dan tiga dan opsi kedua adalah seluruh kendaraan plat kuning, kendaraan roda dua dan tiga, serta kendaraan plat hitam buatan sebelum tahun 2005.

Dua opsi penghematan BBM bersubsidi yang sebelum penerapannya dikonsultasikaan dengan DPR tersebut merupakan hasil studi Universitas Indonesia dan Lemigas Kementerian ESDM.

Studi yang dilakukan UI dititikberatkan pada aspek kemampuan masyarakat, sementara Lemigas Kementerian ESDM dari aspek teknis.