TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakian Rakyat (DPR) melihat opsi pembatasan konsumsi BBM bersubsidi untuk mobil plat hitam pada awal tahun depan berpotensi menimbulkan keributan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

"Apalagi dari 600 SPBU di Jabodetabek, baru 400 yang siap. Hal ini diperkuat penyataan Hiswana Migas yang menyatakan bahwa hanya 30 persen kesiapan dari 4.500 SPBU di seluruh Indonesia," ujar anggota Komisi VII DPR Bobby Adhityo Rizaldi, Senin (6/12/2010), di Jakarta.

Meski akan menghemat Rp 28 trilun dari penjualan, kata dia, biaya persiapan pun dinilainya tidak kalah besarnya. "Berapa biaya yang harus dikeluarkan Pertamina untuk menyiapkan infrastrukturnya dalam waktu dekat ini," paparnya. 

Lebih lanjut, Bobby menyatakan, dengan adanya opsi pembatasan BBM bersubsidi pada semua kendaraan berplat hitam saja, tanpa memilah-milah mana yang layak dan tidak, sama saja pemerintah tidak kompeten dalam mendistribusian BBM bersubsidi.

Ia bahkan menegaskan bahwa tidak semua pemilik kendaraan berplat hitam mampu membeli BBM non subsidi. "Sementara, taxi mewah di Jakarta yang berplat kuning justru tetap dapat BBM bersubsidi," ungkapnya.

Bila kebijakan tersebut dilakukan, karena alasan bahwa terjadinya kekurangan BBM bersubsidi di beberapa tempat pada November lalu, lanjut Bobby, hal ini merupakan pertimbangan yang prematur.

Dlam APBN 2011 DPR sudah menyetujui pengajuan anggaran subsidi BBM  sebesar Rp 97,26 trilun. Dan di dalamnya juga termasuk premium plus bio premium sebesar 23,19 kiloliter atau sebesar Rp 41,189 trilun.

"Tahun 2011 saja belum dimulai, dari mana bisa diketahui akan ada kekurangan secara masif dan signifikan?Apalagi, krisis di bulan November itu belum diketahui secara pasti, apa habis stok atau masalah distribusi saja?" pungkasnya.