TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Suhu politik yang kian memanas di Yogyakarta, akibat tarik menarik Rancangan Undang-undang Keistimwaan (RUUK), berpotensi mengganggu sektor pasar modal. Saat warga melakukan aksi dan sebagian layanan publik terganggu, indeks saham di Kota Gudeg ini mengalami penurunan 1,10 persen.

Kepala Cabang Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) Yogyakarta, Irfan Noor Reza mengemukaan, keamanan negara sangat mempengaruhi reaksi pasar. Gangguan stabilitas nasional memicu keraguan investor yang akan menanamkan modalnya.

"Jika suhu politik ini tak segera reda, bahkan sampai terjadi huru-hara dampaknya akan memukul pasar modal. Investor luar akan menganggap situasi di Indonesia tidak kondusif," kata Irfan ketika ditemui Tribun Jogja di ruang kerjanya, Kantor Indonesia Stock Exchange (IDX) Cabang Yogyakarta, di Jalan Magelang, Senin (13/12/2010).

Bertepatan dengan paripurna penentuan sikap politik DPRD DIY yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, Irfan membeber data, bila indek saham di Jogjakarta turun hingga 1,10 persen jika dibanding hari sebelumnya.

Penurunan transaksi perdagangan di Yogya, diakui Irfan memang tidak begitu mempengaruhi indeks saham sebab transaksi terbesar memang terjadi di Jakarta. Namun pemerintah pusat tidak boleh menutup mata terhadap pasar saham di kota ini..

Irfan mengaku belum dapat memastikan penurunan itu terkait langsung desakan masyarakat yang menghendaki penetapan Sultan sebagai Gubernur DIY. Namun, yang jelas para investor terus mengamati gejolak politik ini sambil menunggu respon pemerintah untuk mengatasinya.

"Kelihatannya investor semantara masih melihat perkembangan kondisi pasar, apakah momen ini akan menuju perbaikan atau malah terjadi chaos," kata Irfan.

Saat ini, lanjut Irfan, semua dunia telah melihat bagaimana pemerintahan di DIY tengah bergejolak. Apalagi, sejumlah instansi pemerintahan di tingkat kabupaten/kota wilayah provinsi ini, menghentikan pelayanannya. "Pendidikan juga terganggu karena siswanya turun ke jalan," tambahnya.      

Irfan mengharapkan pemerintah pusat segera menyelesaikan kemelut ini. Jika salah antisipasi bukan mustahil terjadi bentrokan suatu saat, akibatnya investor akan lari karena menganggap pemerintah tidak mampu menjaga stabilitas politik.

"Investor luar akan lari karena kehilangan kepercayaannya. Akibat terburuk dari hilangnya kepercayaan investor, indeks akan jatuh dan nilai tukar juga akan merosot," pungkasnya.(*)