Dirjen Bantah Pengaturan BBM Bersubsidi Tekanan SPBU asing

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita H Legowo menegaskan bahwa kebijakan pengaturan BBM bersubsidi yang akan diberlakukan secara bertahap mulai April 2011 bukan karena tekanan SPBU asing.

“Jadi tidak benar anggapan bahwa pengaturan BBM bersubsidi ini karena tekanan dari SPBU asing, karena pada tahun 2004 kita belum mengenal SPBU asing,” tegasnya di Jakarta, seperti dikutip dari Kementerian ESDM, Kamis (6/1/2011).

Evita menyatakan, pengaturan BBM bersubsidi sebelumnya telah tertuang dalam roadmap pengurangan subsidi BBM yang ditetapkan sejak 2004.

Kenaikan subsidi BBM, menurutnya, telah direncanankan dari tahun ke tahun dan sangat signifikan. Bahkan, tegasnya, subsidi BBM tahun 2010 mencapai 181 persen dari subsidi di tahun 2009 atau mengalami kenaikan hampir dua kali lipat.

Selama lima tahun terakhir, pemerintah telah mengeluarkan subsidi BBM sebesar Rp 413,2 triliun (2006: Rp 64,2 triliun, 2007: Rp 83,8 triliun, 2008: Rp 139,1 triliun, 2009: Rp 45,0 triliun; 2010: Rp 81,1 triliun).

Oleh karena itu, imbuhnya, pemerintah perlu melakukan kebijakan pengaturan BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan sehingga selain bisa mengurangi beban anggaran subsidi BBM juga bisa membuat masyarakat Indonesia lebih bijak dalam memanfaatkan energi.

Menurut Dirjen Migas, hal ini sudah sesuai dengan rencana pemerintah terkait BBM. Pada tahun 2009-2010 adalah tahap uji coba pengaturan distribusi BBM secara tertutup.

Sebelumnya BPH Migas telah melakukan uji coba penggunaan Kartu Kendali BBM di Pulau Bintan dan Ditjen Migas telah melakukan uji coba distribusi LPG tertutup di Malang.

Selanjutnya, dalam road map disebutkan bahwa pada tahun 2011-2014 adalah tahap uji coba sistem distribusi tertutup secara bertahap. “Inilah kebijakan yang akan kita implementasikan secara bertahap mulai April 2011 dengan wilayah Jabodetabek sebagai pilot project”, ujar Dirjen Migas.