BPH Migas Belum Siap Hadapi Pembatasan Subsidi BBM

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fajar Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR, Effendi Simbolon menilai kalau Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) belum siap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembatasan BBM subsidi 1 April mendatang.

Meski sebelumnya Kepala BPH Migas, Andi Noorsaman sudah memprediksi hal-hal buruk yang kemungkinan bisa terjadi saat pelaksanakan pembatasan subsidi BBM berlangsung, namun Effendi Simbolon menilai program kerja BPH Migas tetap bisa dilaksanakan sesuai dengan keadaan lapangan.

"Mereka (BPH Migas) belum siap, program-program mulai pemetaan, pengawasan, dan tindakan tercermin kalau belum ada kesiapan," kata Ismayatun, anggota Komisi VII DPR, saat rapat kerja dengan BPH Migas, Rabu (18/1/2012).

Hal senada dilontarkan anggota Komisi VII DPR, Satria Yudha. Menurut Satria, kesulitan yang harus ditemui BPH Migas adalah pengawasan tiap SPBU yang ada nantinya.

Satria ingin agar BPH Migas bisa menjelaskan sistem kerja saat di lapangan nanti.

"Dari yang disampaikan BPH migas yakni pengawasan tertutup dengan teknologi best practices tidak dipaparkan bagaimana pengawasan yang akan dilakukan," ungkap Anggota Komisi VII DPR tersebut.