Masalah Tenaga Kerja Dapat Menghambat Investasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Independen dan tenaga ahli Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Iswan Abdullah menilai, masalah ketenagakerjaan, khususnya angkatan kerja yang sudah bekerja dan upah pekerja di Indonesia dapat menghambat laju investasi asing langsung (FDI/foreign direct invesment) di Indonesia. Pasalnya, upah pekerja jadi salah faktor dominan dalam FDI.

"Jumlah angkatan kerja tahun sebelumnya merupakan faktor-faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap masuknya investasi langsung di Indonesia, akan tetapi jumlah angkatan kerja yang sudah bekerja pada tahun sebelumnya dan upahnya dua tahun sebelumnya jadi faktor negatif terhadap FDI," tuturnya ditemui di gedung YTKI, Jakarta, Senin ( 2/7/2012 )

Berdasarkan sample data tahun 1973-2004 pada penelitian yang pernah ia lakukan pada 2007 silam, upah pekerja menempati urutan ketujuh dari delapan faktor yang mempengaruhi FDI di Indonesia.

Menurutnya, faktor upah memang masih lebih rendah bila dibandingkan tujuh faktor lainnya. Perhitungan itu berdasarkan nilai elastisitas dari keseluruhan delapan faktor, dari yang teratas, yakni angkatan kerja (Elastisitas 28,44), pendapatan perkapita (3,01), kesempatan kerja (2,78), nikai tukar valas rupiah dolar (0 ,54 ), pertumbuhan ekonomi (0,41), nilai ekspor (0,36), upah pekerja (0,21), dan inflasi (0,12).

Iswan menyarankan, pemerintah harus lakukan peningkatan skill dan kompetensi para angkatan kerja yang sudah bekerja sehingga menjadi daya tarik bagi para investor asing nantinya.

Selain itu, lanjutnya, perlu adanya kenaikan upah minimum pekerja (UMP) dari pemerintah guna meningkatkan daya beli pekerja saat terjadi inflasi yang tinggi. Menurutnya, dampak krisis ekonomi akan berpengaruh terhadap pekerja berpenghasilan UMP. Bila tidak ada peningkatan upah, maka akan menyebabkan aksi besar-besaran yang dilakukan oleh para buruh nantinya.

"Angkatan kerja dan upah juga menjadi faktor dominan untuk meningkatkan FDI kita, sehingga kita harus menuntut kenaikan UMP. Indonesia pun menjadi negara yang paling kondusif dan aman sebagai tujuan investasi (asing)," ungkap Iswan yang juga Wakil Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).(*)

BACA JUGA: