TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana Bank Indonesia (BI) menyiapkan strategi peningkatan tata kelola alias good corporate governance (GCG) di bank pembangunan daerah (BPD) dengan mengundang mitra strategis mendapatkan sambutan hangat. Syaratnya, keterlibatan investor lain tersebut lewat penjualan saham perdana alias initial public offering (IPO).

Salah satunya adalah Bank Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar). Menurut Ellong Tjandra, Direktur Utama Bank Sulselbar, cara IPO lebih transparan dan mendukung pertumbuhan bisnis. "Kekhawatirannya, jika tidak melalui strategic investment atau IPO, kepemilikan pemerintah daerah bisa tergerus. Padahal, potensi bisnis yang dikuasai BPD itu terutama di daerah setempat. Inilah yang tidak kami inginkan," ungkap Ellong kepada KONTAN, akhir pekan lalu.

Bila arahan bank sentral memang untuk peningkatan tata kelola, ada baiknya jika pemerintah menegaskan bahwa pemda bakal tetap mendominasi kepemilikan saham BPD. Saat ini, 100% saham Bank Sulselbar milik pemda setempat.

Meski ada niat melakukan IPO, Bank Sulselbar baru akan merealisasikannya sekitar dua tahun mendatang, setelah penerbitan obligasi yang kedua. Tahun lalu, BPD Sulselbar menerbitkan obligasi pertama. Sebelumnya, manajemen dan pemegang saham sudah melakukan pembicaraan terkait IPO. "Target kami, penerbitan satu obligasi lagi yang direncanakan tahun depan, baru bersiap-siap go public," kata Ellong.

Erzon, Direktur Utama Bank Riau Kepri, mengklaim, membuka peluang kepada publik memiliki andil dalam menumbuhkembangkan BPD tersebut. "Sekaligus sebagai upaya menasionalkan Bank Riau Kepri," imbuh dia.

Tapi, eksekusi rencana itu tidak dalam waktu dekat. "Tentunya harus ada persiapan terlebih dahulu. Kemungkinan baru terlaksana pada tahun 2014 atau 2015 mendatang," terang Erzon.

Asal tahu saja, BPD terkena pengecualian aturan kepemilikan bank. Namun, untuk tetap menggerakkan ekonomi daerah, BPD perlu meningkatkan tata kelola dan permodalan yang ideal. Irwan Lubis, Direktur Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI, menyebutkan pengaturan BPD tersebut masih dalam tahap kajian.

BI mensinyalir, tata kelola bank daerah banyak bermasalah lantaran campur tangan gubernur. Kepala daerah kerap memaksa manajemen menjalankan bisnis sesuai keinginan mereka. "Karenanya, memerlukan mitra strategis dengan pemegang saham pengendali tetap di pemda," tutur Irwan. (*)

BACA JUGA: