Sektor Infrastruktur Masih Jadi Persoalan Serius Daerah

Laporan Wartawan Tribun Timur, Adin Syekhuddin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Sektor infrastruktur masih menjadi persoalan serius di daerah-daerah, terutama daerah pemekaran, daerah terpencil dan daerah perbatasan. Tidak sedikit infrastruktur daerah yang saat ini kondisinya amburadul tak terurus, bahkan masih banyak daerah yang belum memiliki infrastruktur.

Sebutlah misalnya pekerjaan infrastrutur yang mendukung aksesibilitas seperti  jalan dan jembatan. Pekerjaan infrastruktur yang mendukung produksi pangan, yaitu irigasi. Pekerjaan infrastrutur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu penyediaan air minum dan sanitasi.

Menurut Ketua Fraksi PKB DPR RI yang juga anggota Komisi V (salah satunya membidangi masalah infrastruktur), Marwan Jafar, rendahnya pembangunan infrastruktur di daerah tentu menyebabkan terganggungnya berbagai sektor.

Contohnya ekonomi biaya tinggi, sumber daya alam daerah yang tidak terberdayakan secara maksimal, menambah jumlah masyarakat miskin, meningkatnya angka pengangguran serta memicu timbulnya persoalan lain yang lebih pelik dan berkepanjangan.

Pasalnya, eksistensi infrastruktur merupakan urat nadi pendorong kemajuan daerah sekaligus salah satu indikator bagi negara ini supaya mampu bersaing dengan negara lain.

“Data statistik terbaru membuktikan bahwa dibandingkan dengan negara-negara sekelas seperti Malaysia, Thailand, Turki, Brazil, dan Meksiko, infrastruktur Indonesia masih tertinggal jauh. Jelas ini sangat memprihatikan kita semua,” cetus Marwan Jafar.

Sementara itu Kapoksi V FPKB DPR RI, Mohamad Toha, mengatakan bahwa untuk membangun infrastruktur daerah, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan APBN, mengingat beban APBN sudah terlalu berat. Mohamad Toha mengingatkan, Indonesia dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen per tahun, maka kebutuhan dana infrastruktur diperkirakan minimal Rp 400 triliun per tahun.

“Salah satu solusi untuk pembangunan infrastruktur daerah dengan menggandeng pihak swasta dan BUMN. Melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, diharapkan bisa menjawab persoalan ini, karena bentuk kerjasama MP3EI melibatkan pemerintah-swasta (public private partnership, PPP),” kata Mohamad Toha.

Mohamad Toha menambahkan, selain sumber pembiayaan yang besar, kesuksesan pembangunan infrastruktur daerah harus ditopang perangkat peraturan dan birokrasi yang tidak bertele-tele.

Selain itu penyiapan kelembagaan dan sumber daya manusia untuk menggalang dan melayani permintaan kerjasama dengan pihak swasta, pengadaan lahan serta pembagian kewenangan dan tanggungjawab yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah.

“Dengan strategi tersebut, maka saya yakin akan terwujud infrastruktur daerah yang merata dan berkualitas baik yang mampu mengangkat perekonomian masyarakat daerah,” tandas Mohamad Toha.