Remunerasi Dinilai Langkah Salah dalam Reformasi Birokrasi

Laporan Wartawan Tribun Jakarta, Arif Wicaksono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Reformasi birokrasi masih identik dengan remunerasi. Padahal remunerasi dinilai masih akan memberatkan beban fiskal pemerintah. Hal ini karena, akan menambah aanggaran belanja pegawai milik pemerintah. 

Dirjen Anggaran Herry Purnomo, dalam Seminar dan Diskusi Publik Reformasi Perencanaan & Penganggaran Indonesia: Sampai di mana dan mau ke mana? Di Mandarin Oriental, mengatakan, reformasi birokrasi masih diidentikan dengan remunerasi.

Padahal, hal itu memberatkan sisi fiskal pemerintah.  Menurutnya, reformasi birokrasi perlu pembenahan secara menyeluruh.

"Reformasi birokrasi masih di iidentikan dengan remunerasi. Ini sangat disayangkan. Soalnya, dari pengalaman yang ada malah memberatkan sisi fiskal", tegas Herry di Jakarta (30/08/2012).

Menurut Herry, daerah-daerah juga sering melakukan rekrutment pegawai. Padahal, rekrutment yang dilakukan tidak berbanding dengan kegiatan reformasi birokrasi. Karena itu, rekrutment perlu dihentikan dan lebih mementingkan reformasi birkorasi dalam artian sebenarnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Peneliti dari Universitas Paramadina, Tedy Sitepu, mengatakan, reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah baru sebatas remunerasi. Bahkan, menurutnya, birokrasi tidak bisa mereformasi birokrasi sendiri.

"Birokrasi tidak bisa mereformasi sendiri. Harus ada seorang pemimpin yang mereformasi birokrasi. Pemimpin itu yang akan membawa birokrasi dalam reformasi ke arah yang lebih baik. Kita ikhtiar 2014 akan ada pemimpin yang seperti itu", jelasnya. (*)

BACA JUGA:

• Kamboja Siap Ekspor 100 Ribu Ton Beras ke Indonesia
• TEPPA Rilis Realisasi Penyerapan APBN/D 2012
• Semen Gresik Bangun Pabrik di Kalimantan