Masalah Aset Jadi Persoalan Utama Pelaporan Audit BPK

Laporan Wartawan Tribun Jakarta, Arif Wicaksono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Penyesuaian laporan audit keuangan Kementrian kepada Badan Pusat Keuangan (BPK) masih menemui kendala, terutama masalah aset kementrian yang banyak belum diaudit secara benar.

Hasan Bisri, Wakil BPK, menyatakan bahwa kesulitan dalam pelaporan audit BPK adalah banyaknya asset milik kementrian yang tersebar luas dan belum teraudit.

"Yang paling sulit adalah audit asset kementrian yang masih banyak belum tuntas diselesaikan," jelasnya di Jakarta (11/09/2012).

Menurutnya masalah inventaris asset adalah soal yang sulit karena setiap kementrian memiliki aset yang tersebar luas.

Selain itu, banyak pejabat pemerintahan atau kementrian yang masih tidak peduli dalam pengelolaan aset kementrian.

"Banyak yang tidak peduli terhadap aset dan banyak yang dikuasai pihak lain dan secara  legal banyak gedung kementrian yang dikuasai namun tidak ada bukti kepemilikannya," jelasnya.

Menurutnya, Hal ini karena banyak pejabat banyak menghindari masalah dengan menghindari pengurusan aset di kementrian terkait. Seperti misalnya, masalah pembelian jembatan yang tidak segera diurus sehingaa surat - suratnya tidak ada.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK), Yuniar Yanuar Rasyid, mengatakan bahwa sekitar ratusan aset belum jatuh ketangan BPK.

"Kami perkirakan dari seribuan Aset Kementrian  sudah 300 yang sudah diterima BPK dan sebagian belum lengkap dan belum diterima BPK," katanya.  (*)

BACA JUGA: