Hibah Bantuan Program Compact Diharap Berjalan Lancar

Laporan Wartawan Tribun Jakarta Arif Wicaksono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Penandatanganan pemberian hibah dalam Program Compact diantara majelis wali amanah indonesia (MCAI) dengan pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin, Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat dilakukan pada hari ini (08/11/2012) sebagai bagian dari  bantuan senilai 600 juta dollar AS untuk jangka waktu lima tahun.

Anwar Adnan Saleh, Gubernur Sulawesi Barat berharap, dana bantuan  ini dapat cepat terealisasi dalam beberapa waktu mendatang. "Mudah-mudahan hibahnya cepat terealisasi, sehingga bukan hanya omongan saja," katanya di Bappenas di Jakarta, (08/11/2012).

Ia mengatakan jika ini dilakukan maka akan menyentuh kepada persoalan  rakyat di pedesaan. 

Disisi lain, Program Compact ini juga memajukan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat, yang terhitung sudah berjalan cukup baik dengan pertumbuhan sebesar 12 persen pada tahun ini.

Ia juga mengaku sudah berkordinasi dengan para Bupati. Ia mengatakan pihak Pemerintah Daerah dan Gubernur sudah bersepakat dengan proyek - proyek yang akan menerima bantuan itu.

"Kabupatan-kabupaten yang memenuhi persyaratan berusaha memenuhi  Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan melengkapi inventarisasi tata guna lahan untuk memastikan bahwa proyek - proyek yang dibiayai melalui proyek kemakmuran hijau telah diidentifikasi dengan baik," katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri PPN, Bappenas, Lukita Dinarsyah Tuwo, mengatakan dana yang disiapkan untuk tahap awal adalah sebesar 120 juta dollar AS. Diperkirakan dana ini sudah siap digelontorkan pada semester 1 tahun depan. Sedangkan sisanya akan digelontorkan secara bertahap. 

"Dana ini akan dilakukan untuk tiga proyek dalam program compact yang telah ditandatangani pada 19 November 2011. Ketiga proyek ini terdiri dari proyek kemakmuran hijau, proyek kesehatan dan nutrisi berbasis masyarakat serta proyek modernisasi pengadaan," katanya.

Tidak hanya itu saja dana hibah ini termasuk dalam energi terbarukan serta dalam penggunaan lahan dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dengan mencangkup pertanian, kehutanan, perikanan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Intinya, semua proyek harus memenuhi syarat yang diajukan dalam pokok MCC. Sehingga nantinya dapat di pertanggungjawabkan dengan baik.

Sebagai informasi, dalam Nota ini MCA - Indonesia berkomitmen sebagai penyedia dana dan pengelola pelaksanaan program green prosperty.

Sebaliknya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten akan memberikan dukungan dalam menyediakan infrastruktur yang mengatur kegiatan kabupaten dan provinsi yang bersinergi untuk menghindari tumpang tindih.

Beberapa usaha yang wajib dilakukan pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan - kemudahan  dalam proses perizinan dan fasilitas pembebasan pajak daerah dalam program tersebut.(*)

BACA JUGA: