Soal BP Migas, SBY Singgung Megawati

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar konferensi pers di kantor Presiden Jakarta, Rabu (14/11/2012), sore, menanggapi putusan MK soal pembubaran BP Migas.

Dalam keterangan pers itu, Presiden memandang perlunya menjelaskan kepada masyarakat luas tentang keberadaan BP Migas saat ini.

SBY pun menyinggung Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri.

"Saudara tahu bahwa adalah UU No 22 tahun 2001, jadi pada era kepemimpinan Presiden Ibu Megawati yang memberikan amanah untuk dibentuknya BP Migas," kata SBY.

Menurut SBY, dasar pemikiran dan tujuan dibentuknya BP Migas kala itu, yang merujuk pada UU No 22 tahun 2001 itu yang kemudian BP Migas terbentuk pada tahun 2002 adalah untuk menghindari conflik of interest atau benturan kepentingan.

"Dulu kerja sama hulu migas itu ditangani oleh satu elemen di bawah Pertamina. Sedangkan Pertamina adalah pelaku dunia usaha di bidang migas. Dikhawatirkan kalau Pertamina yang mengatur dan menetapkan segalanya bisa jadi ada conflik of interest. Itu dasar pemikiran yang pertama," kata SBY.

Dasar pemikiran yang kedua, lanjut SBY, kenapa dulu BP Migas bersifat independen, pada era pemerintahan Megawati itu adalah keinginan dipisahkannya antara tugas wewenang dan fungsi pemerintah sebagai regulator dan pembuat kebijakan, policy maker dan regulator.

"Dan ketiga, dengan dibentuknya BP Migas waktu itu maka pemerintah tidak terlibat langsung dalam pembuatan kontrak kerjasama, dengan dunia usaha, private sector. Dengan demikian ada posisi yang lebih baik bagi negara, untuk pastikan kerjasama itu berjalan baik tanpa melibatkan diri secara langsung dalam pengaturan usaha hulu Migas itu," kata SBY.