TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuota daging sapi impor yang dilakukan Kementerian Pertanian dinilai memberatkan dan menyengsarakan pedagang daging dan usaha UKM. Komite Daging Sapi (KDS) Jakarta Raya mendukung aksi mogok jualan yang dilakukan pedagang daging.

Ketua KDS Jakarta Raya, Sarman Simanjorang, menegaskan pihaknya mendukung penuh langkah Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) yang melakukan mogok berjualan mulai hari Jumat hingga Minggu kemarin sebagai bentuk protes atas kelangkaan sapi yang mengakibatkan lonjakan harga yang tidak wajar.

"Ini sebagai bukti bahwa memang sapi lokal yang selama ini diklaim Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian tersedia dan mampu memenuhi kebutuhan dasar, hanya data diatas kertas. Kenyatannya pasar yang membuktikan," ujar Sarman, Senin (19/11/2012).

Sarman menjelaskan gejolak harga daging sapi terjadi ketika pemerintah memangkas kuota daging sapi impor secara radikal. Dimana tahun 2011 kuota daging mencapai 100 ribu ton namun pada tahun 2012 dipangkas menjadi 34 ribu ton. Menurutnya pihaknya sejak bulan Februari 2012 sudah mengkritisi pemerintah agar angka tersebut dievalusi dan dilakukan penambahan kuota daging impor karena dipastikan kuota tersebut tidak akan mencukupi.

"Tapi yang dilakukan hanya memajukan kuota dari semester II ke semester I sebesar 5.600 ton. Sehingga sisa kuota untuk semester II Juli sampai dengan Desember hanya 8.200 ton," paparnya.

"Kemudian penambahan kuota untuk bidang usaha Hotel, Restoran, Catering, Cafe (Horeca) dan UKM sampai saat ini tidak kunjung ditambah. Ini yang membuat gejolak harga terjadi lagi karena kenyataanya ketersediaan daging lokal jauh dari harapan," tambahnya.