TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VII DPR angkat suara atas putusan Menteri ESDM Jero Wacik membatalkan program Sehari Tanpa BBM Bersubsidi pada 2 Desember 2012 mendatang.

Menurut anggota Komisi VII DPR dari PDI-Perjuangan, Dewi Aryani, dari awal dirinya mendengar adanya program ini memang sudah bisa memprediksi akan menimbulkan kericuhan publik yang nantinya bisa menjadi kekacauan sosial.

Politisi PDI-Perjungan ini tegaskan, prediksinya terbukti karena belum berjalan saja sudah terjadi keributan di berbagai wilayah. Karena itu, pesan Dewi, pemerintah harus bijak dan paham kondisi ekonomi dan psikologis publik sebelum mengeluarkan kebijakan. Pasalnya sebuah kebijakan kalau hanya menjadi pematik kericuhan hrsnya tidak perlu dijalankan.

"Pembatalan adalah langkah tepat. Yang harus dikerjakan pemerintah melakukan distribusi dan pengawasan yang benar, baik dan berimbang," ujarnya kepada Tribunnews, Jakarta, Selasa (27/11/2012).

Pertamina yang memiliki andil terbesar sebagai penyalur BBM subsidi, kata dia, bertanggung jawab terhadap ketepatan sasaran dan tepat waktu dalam pendistribusian serta harus tegas melakukan tindakan jika terjadi penyelewengan di lapangan.

Selain itu, BPH Migas, menurutnya, harus makin tegas memberi tindakan peringatan dan hukuman kepada para penyalur BBM subsidi yang terbukti nakal. (*)

BACA JUGA: