Ganjalan yang Dihadapi Agus Jika Jadi Gubernur BI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai, munculnya Agus Martowardojo sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI) yang diajukan Presiden SBY, secara teknis dipastikan memiliki kapabilitas dalam persoalan perbankan.

"Namun, secara politik akan menemui banyak hambatan yang akan mengganjal," kata anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PPP Zaini Rahman, dalam keterangan pers, Jumat (1/3/2013).

Ganjalan pertama, lanjut Zaini, posisi Agus harus jelas diajukan sebagai calon baru atau lama. Sebab, pada periode lalu, Agus pernah diajukan dan ditolak DPR.  

"Sementara, dalam UU BI dikatakan bahwa presiden harus mengajukan calon yang baru," imbuhnya.

Kedua, papar Zaini, Agus harus membangun kredibilitas dengan mundur lebih dulu dari jabatan Menteri Keuangan. Sebab, jika nanti tidak terpilih sebagai Gubernur BI dan tetap menjadi Menkeu, maka akan terjadi hubungan yang rumit dengan DPR sebagai mitra kerja.

Terakhir, imbuh Zaini, selama ini Agus terkesan terlalu kaku, kurang kooperatif, dan sering berselisih dengan DPR.

Contoh kasus kesalahan fatal yang dilakukan Agus, saat pembelian saham Newmont yang berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK), dan keputusan Agus dinyatakan salah oleh MK.

"Belum lagi  soal berbagai kasus korupsi dana APBN, yang terungkap banyak terkait praktik-praktik kebijakan di Kemenkeu, sehingga banyak jajaran Kemenkeu yang dimintai keterangan oleh KPK," tuturnya.

Catatan lainnya, tutur Zaini, calon Gubernur BI harus memiliki ideologi ekonomi, dengan pemihakan pada rakyat dan negara. Calon Gubernur BI tidak boleh tunduk pada pasar.

Zaini menjelaskan, BI secara instrumental memang independen. Namun, BI tidak boleh independen pada tujuan bernegara, yakni harus berpihak pada pembangunan nasional, bukan berpihak pada pasar.

"Harus ada pemahaman, bank untuk negeri (bank for country), bank untuk pembangunan nasional (national development)," cetusnya.

BI, beber Zaini, harus ikut mendorong peningkatan financial inclusion yang mengondisikan masyarakat agar mudah mengakses kredit perbankan (bankable).

"Dalam kenyataannya, ekonomi pedesaan yang berbasis pertanian, sangat sulit dalam akses ke bank. Ini penting, karena ke depan sumber daya kita akan bergantung ke bank," terangnya. (*)