Subsidi Tarif KRL Tergantung Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tri Handoyo, Direktur Utama PT KAI CommuterLine Jabodetabek, mengatakan semua orang berhak mendapatkan pelayanan yang sama ketika menggunakan jasa perkeretaapian.

Untuk mendapatkan pelayanan sama, pihaknya menyediakan kereta yang layak pakai, aman, dan nyaman. Namun untuk harga, tugas pemerintah memberikan subsidi.

KRL Ekonomi saat ini yang tersedia berjumlah sembilan rangkaian. KRL yang kondisi sudah tidak layak tersebut berada di Bogor tujuh rangkaian, satu rangkaian di Serpong, dan satu rangkaian di Bekasi.

"Pelayanan harus sama pada setiap penumpang, karena sarana kami sudah siap, tapi karena kereta tidak layak, kami lebih memprioritaskan safety," ujar Tri.

Diberitakan sebelumnya, PT KAI akan mengganti KRL Ekonomi menjadi CommuterLine pada April. Namun Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Tundjung Inderawan meminta pemberlakuan diundur sampai Juni. Mengingat belum ditemukannya formula untuk mekanisme pemberian subsidi bagi masyarakat kurang mampu.

Meski demikian, pada Juni 2013 akan diberlakukan sistem e-ticketing dengan menggunakan value based. Bagi masyarakat kurang mampu akan diberikan kartu khusus dengan cara mendaftar ke stasiun terdekat dengan membawa kartu Jamkesmas, Gakin, Kartu Jakarta Sehat, dan Kartu Jakarta Pintar, tetapi bagi warga non DKI Jakarta bisa menggunakan kartu Gakin atau Jamkesmas.

"Tarif KRL non subsidi tidak berubah dari yang sekarang. Tarif yang subsidi itu tergantung dana subsidi pemerintah, belum ada pembicaraan lagi berapa tarifnya. Apapun yang diputuskan, kami tinggal terima aja," katanya.

"Kalau mau tarif flat kayak Transjakarta, berarti itu semua disubsidi. Tergantung pemerintah, kalau dana banyak subsidi akan banyak, kalau sedikit ya subsidinya sedikit," kata Tri.