TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Hampir setahun silam pemerintah mencabut kebijakan ekspor bahan baku rotan.

Menurut Ketua DPD Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Cirebon, Sumartja, pascapencabutan ekspor bahan baku, kondisi produksi rotan olahan sempat membaik.

Saat itu rata-rata volume ekspor 3 ribu kontainer per bulan. Akan tetapi saat ini ekspor produk-produk rotan, khususnya dari Cirebon kembali anjlok. Saat ini ekspor produk rotan hanya 1.200 kontainer per bulan. Hal ini akibat minimnya pasokan bahan baku.

"Apa yang sebenarnya terjadi? Idealnya setelah ekspor bahan baku berhenti, kondisi industri rotan membaik. Yang terjadi justru kontradiktif," katanya kepada Tribun, Selasa (2/4).

Minimnya pasokan bahan baku ini, kata Sumartja, membuat para perajin rotan tidak dapat memenuhi pesanan sekaligus mengirimkan produk sesuai jadwal kepada para buyers di luar negeri. Akibatnya para buyers protes, padahal mereka buyers potensial dari Amerika Serikat, beberapa negara Eropa, dan sebagian Asia, terutama Jepang.

"Banyak pula perajin yang menghentikan usahanya. Bahkan, beberapa di antaranya, ada pula yang tidak lagi berproduksi," katanya.

Sumartja menjelaskan, industri rotan Jabar saat ini membutuhkan jenis rotan rangka. Jenis itu, merupakan bahan utama memproduksi kursi, meja, aksesoris ruangan, dan lainnya.

"Tanpa rotan jenis rangka, kami para perajin, tidak dapat berproduksi," ujarnya.

Sumartja menduga, minimnya pasokan rotan ke Jabar karena praktik ekspor bahan baku rotan berlangsung ilegal. Karena itu ia berharap pemerintah mengawasi secara ketat peredaran bahan baku rotan. Pemerintah juga harus meminimalisir kemungkinan terjadinya praktik ekspor ilegal.

"Kami pun minta pemerintah konsisten dalam melaksanakan regulasi yang berlaku, seperti pembatasan impor bahan baku rotan,.agar industri rotan dalam negeri, khususnya Cirebon, tetap berjalan," ujar Sumartja. (win)