TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komite Ekonomi Nasional (KEN) mengusulkan kepada pemerintah larangan bagi mobil plat hitam atau mobil pribadi menggunakan BBM bersubsidi premium atau solar.

Usulan KEN ini dalam rangka pembatasan penggunaan BBM bersubsidi yang selama ini tidak tepat sasaran.

"Usulan KEN mobil plat hitam tidak boleh gunakan BBM bersubsidi. Jadi hanya diperuntukkan untuk mobil plat kuning angkutan umum serta sepeda motor," kata Sekretaris KEN Aviliani dalam diskudi di gedung DPD/MPR RI Jakarta, Rabu (10/4/2013).

Demikian pula, menurut Aviliani, mobil di perkebunan dan pertambangan tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi.

"Subsidi BBM ini harusnya kepada orang miskin dan keluarganya yang mencapai 100 juta orang," kata dia.

Menurut dia cara diatas cukup efektif mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi untuk kalangan masyarakat miskin.

"Kalau menaikkan harga BBM akan mengerek tingkat inflasi," kata Aviliani.

Dimana jika harga BBM bersubsidi naik akan menimbulkan ekspektasi inflasi sehingga berimbas pada kenaikan harga pangan dan tarif kendaraan umum.

"Terutama buruh akan kena implikasinya," kata Aviliani.

Soal usulan lain pengendalian BBM bersubsidi dengan membatasi di SPBU, menurut Aviliani, ini akan berbahaya sebab menyebabkan antrian panjang di SPBU.

"Pengendara mobil yang tidak dapat BBM bersubsidi akan marah dan ekonomi bisa terganggu," kata dia.