TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah pusat berencana akan mengurangi anggaran BBM, dengan cara menaikan harga. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi defisit kuartal pertama yang mencapai Rp 17,9 triliun.

Kendati sudah menaikan harga BBM subsidi, namun tidak ada anggaran lebih untuk membangun infrastruktur. Wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Purnama atau akrab dipanggil Ahok mengatakan anggaran APBD DKI Jakarta tetap tidak bisa dialokasikan untuk membangun infrastruktur transportasi.

"Jadi kita itu sudah defisit, jadi kalau mau naikin harga tidak bersubsidi tetap defisit, karena dananya kurang," ujar Ahok di Kementerian Dalam Negeri, Selasa (14/4/2013).

Ahok menegaskan dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi, anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap belum mencukupi. Hal yang menguntungkan dari kenaikan harga BBM bersubsidi menurut Ahok hanya ada satu, yakni berkurangnya utang untuk APBD pemprov DKI.

"Jadi nggak ada duitkan. Pikirannya kalau dikurangin ada duit lebih kan.  Sampai dinaikin itu tidak ada lebih uang, cuma tidak ada hutang aja," jelas Ahok.

Ahok menambahkan kalau masyarakat jangan DKI Jakarta jangan panik dengan adanya isu kenaikan harga BBM bersubsidi. Pasalnya pihak Pemprov DKI sedang merancang skema untuk bantuan bagi masyarakat miskin yang terkena dampak harga BBM bersubsidi naik.

"Kita akan siapkan APBD untuk kasih jaminan pendidikan kesehatan, perumahan, transportasi yang murah, sama untuk sembako," papar Ahok.