TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Wakil Ketua Fraksi Demokrat yang juga Anggota Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya, menilai penyesuaian subsidi BBM di tengah tekanan fiskal saat ini yang mengerikan merupakah langkah yang rasional.

Dirinya beralasan, bila subsidi BBM terus dibiarkan maka ekonomi negeri bisa jebol.
Penyesuaian subsidi BBM, Riefky menegaskan, mutlak dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Sebetulnya, lanjutnya, subsidi BBM yang berlaku selama ini justru hanya dinikmati mayoritas kalangan menengah ke atas.

“Berdasarkan hitungan rasional, keekonomian Premium saat ini sekitar Rp. 9000.  Premium dijual saat ini Rp 4500, artinya setiap liter dikucurkan ke kendaraaan,  saat itu pula pemilik kendaraan menerima subsisdi Rp 5000 rupiah perliternya” ujarnya dalam rilisnya kepada Tribun, Jumat (19/4/2013).

Menurutnya, bila terus dilakukan subsidi maka hal ini tidak memberikan rasa keadilan bagi  masyarakat yang belum mampu.

Sudah tepat, katanya lagi,  bila pemerintah segera mengurangi Subsidi kendaraan roda 4 plat hitam dengan catatan tidak mengurangi subsidi untuk kendaraan roda 2 (motor) dan kendaraan umum plat kuning.

Kenaikan BBM, imbuh Riefky lagi,  juga bisa mengurangi penyelewengan dan penyelundupan BBM akibat disparitas harga yang sangat tinggi.

 “Penghematan anggaran subsidi akan bermanfaat bila digunakan untuk pembangunan infrastruktur transportasi publik serta program social safety net untuk kelompok masyarakat kurang mampu. Yang mungkin turut terdampak atas kenaikan BBM atau program pengurangan Subsidi ini," tegasnya.

Selain itu, lanjutnya lagi, besarnya subsidi juga berdampak pada mengalirnya investor ke Indonesia karena S & P yang dipercaya oleh pemilik  modal internasional sebagai lembaga pemeringkat negara-negara untuk tujuan investasi, belum dapat menaikan rating Indonesia karena resiko keuangan Negara dari beban subsidi yang besar.

Jika subsidi di kurangi, maka dapat di pastikan rating Indonesia juga naik. Hal ini akan menyebabkan, kata Riefky yakin, derasnya arus investasi akan masuk ke Indonesia, tentu berdampak pada langsung pada terbukanya lapangan kerja dan bangkitnya perekonomian.

"Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi akan memperkecil disparitas harga BBM subsidi dengan nonsubsidi. Ini akan mengurangi penyalahgunaan. Sejalan dengan kebijakan energi nasional, perlu mendorong penggunaan energy seperti CNG (gas) untuk kendaraan bermotor," terangnya.

Terkait tahun politik, menjelang Pileg dan Pilpres 2014, ujar Riefky lagi,  justru kenaikan BBM memperlihatkan itikad baik Presiden SBY untuk memperkuat perekonomian Indonesia.

Dengan penyesuainan subsisi atau kenaikan BBM untuk kalangan tertentu, SBY sebetulnya mengambil resiko untuk menjadi sasaran empuk  lawan politiknya yang tentu akan memprovokasi publik serta akan memposisikan SBY sebagai presiden yang tidak pro rakyat.

 “Justru sebaliknnya, pemerintahan SBY perlu diacungi jempol. Berani mengambil resiko terhadap citra pemerintah Presiden SBY lebih pentingkan  fondasi perekonomian yang lebih kokoh sebagai modal bagi siapapun presiden RI berikutnya ( 2014-2019 ) meski harus mempertaruhkan elektabilitas partai Demokrat di 2014," tandasnya.