TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jika pemerintah masih menerapkan kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), bisa jadi rencana transportasi massal Mass Rapid Transit (MRT) tidak laku di masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Tulus Abadi, anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), menanggapi kebijakan pemerintah soal penerapan dua harga BBM jenis premium. Kebijakan transportasi apapun juga tidak akan pernah berkembang dengan baik kalau tidak bersinergi dengan kebijakan energi.

"Misalnya Jokowi (Gubernur DKI Jakarta) mau bangun monorel, MRT dan sebagainya, saya khawatir jumlah penumpangnya akan sedikit karena subsidi BBM masih tinggi. Orang masih tertarik atau 'enjoy' dengan kendaraan pribadi," kata Agus di Warung Daun Cikini, Jakarta, sabtu (27/4/2013).

Jika demikian, jumlah pengguna atau penumpang transportasi massal tidak akan terpenuhi sehingga persoalan seperti kemacetan atau penghematan energi tidak tercapai.

Tulus pun mengkritik rezim SBY yang terkesan membuat masyarakat terombang-ambing dengan wacana kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM lebih kental aroma politik dengan kepentingan energi.

Sebelumnya pemerintah akan menerapkan dua harga BBM bersubsidi jenis premium, yakni Rp 4.500 untuk motor dan angkutan umum dan Rp 6.500 untuk kendaraan mobil pribadi.