TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) segera mengeluarkan Daftar Negatif Investasi (DNI) secepatnya, karena berhubungan dengan Asean Economic Community (AEC) 2015. Hal ini dituturkan oleh Sofyan Wanandi, Ketua Umum Apindo, Jumat (10/5/2013), di Jakarta.

Menurut Sofyan, DNI terutama di bidang distribusi, retail, dan service industry harus dipegang pengusaha nasional, jangan diserahkan ke pihak asing. Pasalnya industri manufaktur telah dikuasai oleh asing, baik dari segi modal dan teknologi.

Jika pihak asing masuk ke DNI, menurut Sofyan, mereka harus join venture dengan perusahaan lokal.

"Tidak bisa kita biarkan semuanya dipegang oleh asing. Saya bukan anti asing, tapi saya harus bicara, ini sudah kita lihat di bidang perbankan kita, mereka boleh buka cabang di sini, tapi kita nggak boleh buka cabang di sana, mana fairness-nya?" lanjut pria berusia 72 tahun ini.

Sofyan juga mengamati soal pemekaran daerah. Menurut KPPOD, seperti yang diutarakan Sofyan, dampak pemekaran daerah ini hanya 15 persen daerah yang berhasil dalam 10 - 12 tahun berotonomi.

"Saya bilang stop dulu lah pemekaran daerah itu. Sekarang kita harus memperbaiki daerah yang sudah ada ini. Tapi masih saja pemekaran ini dilakukan. Saya rasa ini akan sangat merugikan kita (pengusaha)."