TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Satya W Yudha mengatakan Golkar tidak memiliki sikap terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Alasannya, kenaikan harga BBM merupakan domain pemerintah.

"Kalau dalam rangka kenaikan Golkar tidak punya sikap karena itu domain pemerintah. Jadi pemerintah mau melakukan penyesuaian dalam rangka menghemat subsidi silakan," tegas dia kepada wartawan di Kompleks gedung DPR, Jakarta, Senin (13/5/2013).

Terkait besaran kenaikan harga BBM, menurutnya, Golkar juga menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Berapapun besaran kenaikan harga BBM, itu harus benar-benar sudah melalui kajian yang menyeluruh termasuk besaran dampaknya.

Tetapi, imbuhnya, sikap Fraksi Golkar jelas, apabila akibat dari penyesuaian belanja subsidi itu menimbulkan penghematan, maka dana yang dapat dihemat itu harus digunakan untuk rakyat kecil dan untuk infrastruktur desa.

Lebih lanjut, terkait dengan kompensasi kenaikan harga BBM melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sekarang berubah nama Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Golkar melihatnya perlu diberikan kepada masyarakat kecil.  Namun, pemberian BLSM ini tidak bisa terus digulirkan hingga mendekati Pemilu 2014 mendatang.

"Golkar sangat rasional. Kalau BLT dilihat sebagai sesuatu yang bisa dijalankan, kita batasi saja waktunya. Jadi kita tidak terus-terus BLT, dan kita ijinkan pemerintah sampai bulan Maret hingga dekat-dekat dengan pemilu," jelasnya.    

Karena itu, tegas dia, dalam pembahasan nanti, perlu dipertegas batasan waktu pemberian paket BLT (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. "Kalau menurut kami empat bulan cukup," ucapnya.

Namun, tegas dia, jauh lebih penting dari itu semua, dia meminta Pemerintah segera membuat keputusan mengenai kebijakan pengendalian susbdi BBM. Pasalnya, seiring dengan bergulirnya wacana kebijakan BBM, harga-harga kebutuhan pokok dan barang di pasar sudah merangkak naik. Meskipun hingga kini putusan kenaikan belum juga diambil pemerintah.

"Kita menginginkan pemerintah segera memberikan sikapnya. Karena kasihan masyarakat. Baru berita (akan naik), sudah menciptakan gejolak inflasi dimana-mana. Karena itu kita prihantin. Makanya kita meminta, pemerintah segera mengmbil putusan agar bisa meredam adanya inflasi mendadakyang dirasakan masyarakat lemah," ucapnya.