TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Perusahaan Asuransi Kredit Indonesia atau PT Askrindo (Persero), pada hari ini Rabu (22/5/2013) melakukan Penandatanganan Kerjasama/ PKS Tentang Asuransi Kredit Usaha Mikro, Asuransi Kredit Konsumtif & Multiguna, dan Asuransi Kredit KPR Umum, dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua.

Direktur Utama PT Askrindo, Antonius Chandra mengatakan kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama antara PT Askrindo dengan Bank Pembangunan Daerah Papua yang sebelumnya telah menandatangani PKS mengenai Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pemilikan Perumahan (KPRS FLPP) dan Kontra Bank Garansi (KBG).

"Dengan kerja sama ini diharapkan PT Askrindo mampu mengakomodir semua kebutuhan yang ada di Bank Papua, serta menggarap potensi pasar di wilayah Timur," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (22/5/2013).

Dari perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT Askrindo dengan Bank Papua, perusahaan menargetkan premi dari kerjasama dibidang Asuransi Kredit Usaha Mikro  yang didapatkan sebesar Rp 3,6 miliar pertahun dengan Plafond Kredit mencapai Rp 300 miliar.

Sedangkan untuk kerjasama dibidang Asuransi Kredit Konsumtif & Multiguna perusahaan menargetkan mendapatkan premi sebesar Rp 3,15 Miliar pertahun dengan plafond kredit mencapai Rp 800 Miliar hingga Rp 1 Triliun, dan untuk kerjasama  Asuransi Kredit KPR Umum, perusahaan menargetkan mendapatkan premi sebesar Rp 10,8 Miliar pertahun dengan plafond kredit mencapai Rp  800 Miliar hingga Rp 1 Triliun.

Selain itu, perusahaan juga menargetkan akan mendapatkan volume pertanggungan dari perjanjian kerjasama antara PT Askrindo dan Bank Papua, sebesar 50 persen dari total target plafond penyaluran kredit Bank Papua hingga akhir tahun, mengingat saat ini telah memasuki akhir semester.

Perusahaan berharap selain hal diatas, dari kerjasama tersebut akan semakin memperkuat jaringan perbankan hingga ke wilayah timur, melihat PT Askrindo sebagai perusahaan penjaminan asuransi kredit milik pemerintah telah memiliki Kantor Cabang dan Kantor Unit Pelayanan berjumlah 50 Kantor yang tersebar di 20 Provinsi seluruh Indonesia.