DPR Minta Alokasi Subsidi Kereta Api Diaudit

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR, Saleh Husin menyetujui permintaan Kementerian Perhubungan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit penggunaan subsidi kereta api.

"Harus kita dukung, dengan begitu anggaran yang disediakan untuk kepentingan masyarakat kelas bawah (public service obligation/PSO) dapat digunakan secara benar dan tepat sasaran," ujar Saleh dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/5/2013).

Menurut dia, hingga saat ini pemerintah belum mampu menyediakan transportasi umum massal yang layak dan memadai untuk masyarakat terutama masyarakat kelas bawah.

Padahal di satu sisi pemerintah mengimbau agar masyarakat membatasi penggunaan kendaraan pribadi melalui pembatasan-pembatasan dengan berbagai aturan tapi solusi alternatifnya belum terpecahkan sampai saat ini.

"Jadi sekali lagi penggunaan PSO perlu diaudit agar jelas penggunaannya dan tidak bias kemana-mana serta dapat dipertanggungjawabkan," kata politisi Hanura ini.