TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah berupaya mendorong realisasi Kredit Perumahan Rakyat (KPR) terutama yang memakai Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Biar lancar, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) juga mendesak Bank Pembangunan Daerah (BPD) menambah pembiayaan rumah untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah ini.

"Saya melihat bahwa peran BPD dalam penyaluran ini sebenarnya sangat strategis," ujar Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera, Sri Hartoyo, di Ballroom Hotel Le Meriden, Rabu, (22/5). Pasalnya, penyaluran FLPP dari BPD masih memegang porsi sangat kecil, cuma 0,5% dari total penyaluran.

Bank-bank yang berpartisipasi menyalurkan FLPP ini yakni 18 bank yang terdiri dari 8 bank umum dan 10 BPD. BPD yang sudah melakukan penyaluran FLPP ini adalah BPD Riau Kepri, Sumsel Babel, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sumatera Utara, dan Jawa Timur.

Sri mengatakan, saat ini ada 4 BPD yang akan sedang menunggu persetujuan menteri untuk menyalurkan FLPP. Bank-bank tersebut yaitu BPD Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Nagari, dan Papua. Bila bank ingin menyalurkan FLPP, ini harus disertakan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).

Ia menyebutkan, kebanyakan BPD masih belum memiliki unit bisnis khusus yang menangani KPR. Mereka masih menggabungkan pengurus KPR dengan bisnis konsumer lainnya. Maka dari itu, KPR di BPD cenderung belum berkembang.

Beberapa waktu lalu, Bank Jatim mengaku, pihaknya baru melakukan pembiayaan 1 FLPP. Padahal, tahun ini penyaluran FLPP ditargetkan sebanyak 500 unit.