TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menggulirkan isu pengawasan konglomerasi yang terintegrasi antara lembaga keuangan. Rencananya, lembaga keuangan yang terafiliasi dengan luar negeri pun akan diawasi konglomerasinya oleh OJK.

"Kami awasi konglomerasi pemegang saham mayoritas, baik dalam maupun luar negeri," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad.

Ia mengatakan bahwa nantinya, OJK akan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan otoritas dari Malaysia, Singapura, dan negara-negara lainnya. Perjanjian kerja sama ini pun rencananya akan dilangsungkan dalam waktu yang tidak lama lagi.

Muliaman mengaku, ini melanjutkan apa yang sudah dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) untuk bekerja sama dengan pihak otoritas asing tersebut. Pasalnya, pengawasan perbankan akan beralih dari BI ke OJK per 2014 mendatang.

OJK juga akan meminta para perusahaan konglomerasi tersebut untuk menyerahkan laporan keuangan konsolidasi. Selain itu, pihak regulator ini akan meminta supaya ada anggota direksi yang diberi tugas mengawasi kinerja anak perusahaan.

Hal ini dilakukan supaya induk perusahaan bertanggung jawab terhadap anaknya. Sebab, bila tidak diawasi dengan baik, anak perusahaan yang tak sehat bisa saja menimbulkan masalah kepada induk.

Muliaman mengaku, OJK sedang menggodok perumusan metodologi pengawasan konglomerasi yang terintegrasi ini. Sekarang, pihaknya baru melakukan pemetaan perusahaan mana dimiliki investor siapa. Ia melihat, banyak keterkaitan antara satu lembaga keuangan ke lembaga keuangan lainnya. Lalu nantinya, OJK akan mengelompokkan lembaga-lembaga tersebut.

"Jadi ketika nanti pengawasan bank yang di BI dialihkan ke OJK, kita sudah siap dengan sistemya. Sehingga kita bisa mengatur," ujarnya.