TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ahmadi Noor Supit, anggota DPR dari Fraksi Golkar mengatakan, partainya sangat memahami kondisi ekonomi Indonesia yang memang harus betul-betul diselamatkan.

Karena, menurutnya, yang menyebabkan ekonomi Indonesia anjlok adalah subisidi yang terlalu besar.

Ahmadi menilai, kenaikan harga BBM juga harus disertai kompensasi berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), agar masyarakat yang terkena dampak dapat terbantu.

"BLSM disepakati, karena kalau tidak, orang miskin akan bertambah sekitar 4 juta. Kalau pemerintah targetkan kemiskinan 10,5 juta di 2013, akan membengkak menjadi 12,5 juta orang miskin. Maka, harus ditahan dengan memberikan BLSM dan raskin. Itu bisa menyelamatkan, dan kemiskinan tidak terjadi," tuturnya, Jumat (14/6/2013).

Badan Anggaran DPR menyetujui anggaran untuk BLSM sebesar Rp 9,32 triliun, yang akan diberikan selama empat bulan.

"Bantuan akan diberikan selama dua tahap, pada akhir Juli dan akhir September, setelah Lebaran," ujar Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit pada Rapat Panitia Kerja (Panja) Belanja Pemerintah di Jakarta, Kamis kemarin.

Dengan demikian, rapat panja belanja, memotong anggaran BLSM dari sebelumnya dalam draf awal RAPBN-Perubahan sebesar Rp 11,6 triliun yang diberikan selama lima bulan, menjadi Rp 9,32 triliun.

Selisih senilai Rp 2,31 triliun akan dimanfaatkan untuk biaya penyaluran dan pengamanan BLSM Rp 360 miliar, infrastruktur modal Rp 500 miliar, tambahan kebutuhan mendesak Rp 196,4 miliar, dan infrastruktur dasar Rp 1,25 triliun.

"Dana tambahan mendesak akan diproyeksikan untuk Komisi Pemilihan Umum yang meminta tambahan anggaran," jelas Ahmadi.

Sedangkan jumlah penerima bantuan tersebut tidak mengalami perubahan, yaitu sebanyak 15,5 juta rumah tangga sasaran, dengan nominal per bulan sebesar Rp 150.000.

Rapat panja belanja juga menyetujui alokasi Bantuan untuk Siswa Miskin (BSM) Rp 7,5 triliun, anggaran untuk raskin sebesar Rp 4,3 triliun, dan menambah program infrastruktur dasar dari Rp 6 triliun menjadi Rp 7,25 triliun.

"Khusus untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar, DPR menyetujui agar setiap desa memeroleh Rp 250 juta," tutur Ahmadi.

Delapan fraksi sepakat dengan hasil rapat panja, termasuk Partai Keadilan Sejahtera. Namun, Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan menolak dan sempat memberikan catatan agar BLSM diberikan hanya tiga bulan.

Hasil dari Panja B yang membahas belanja pemerintah, akan dibawa dalam rapat kerja akhir dengan pemerintah, yang dijadwalkan pada Sabtu (15/6/2013) besok. Diharapkan, RAPBN-Perubahan 2013 dapat disahkan dalam rapat paripurna, Senin (17/6/2013) mendatang. (*)