TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pakar Komunikasi Politik, Heri Budianto menyayangkan lambannya keputusan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi membuat gunjang-ganjing politik dan ekonomi tak terelakan.

Karena itu, menurutnya, pemerintah harus bertanggungjawab atas situasi politik dan ekonomi yang terjadi saat ini terkait rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Padahal domain untuk menaikan harga BBM adalah domain pemerintah. Namun pemerintah ragu untuk melaksanakan ini.

Karena itu, ekses politik tidak terelakkan tak kala keraguan pemerintah tersebut datang. Hal itu dimanfaatkan partai-partai untuk memainkan strategi politik yang kemudian terbelah pada dua opsi menerima dan menolak kenaikan harga BBM.

Selain itu kata dia, Pemerintah juga tidak memiliki program yang jelas terkait penanganan masalah BBM. Baik itu kondisi yang tidak terprogram, dan instant ini tentu memicu konstalasi politik terkait BBM. Bukan hanya itu masalah ekonomi juga terkena ekses.

"Situasi hari ini dimana terjadi gelombang aksi penolakan kenaikan harga di beberapa daerah merupakan realitas nyata akibat lambannya lambannya keputusan soal ini. Persoalan kenaikan harga BBM ini bukan kali ini terjadi, dan setiap akan dieksekusi selalu menimbulkan ekses sosial, politik, dan ekonomi," jelasnya, senin (17/6/2013).

Karena itu, Heri memberikan solusi, yakni mestinya pemerintah mempunyai strategi program yang jelas bisa dalam jangka menengah dan panjang 3-5 tahun untuk menaikan harga BBM. "Dengan hitung-hitungan kenaikan yg terukur, misalnya brp persen kenaikan itu pertahun, sampai 3-5 tahun. Sehingga masyarakat lebih siap menghadapi kenaikan BBM," ucapnya.

Kalau strategi ini digunakan maka ekses sosial dan ekonomi bisa ditekan.