Kebijakan Pemerintah Tak Dukung Iklim Usaha

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Sejak reformasi bergulir, banyak kebijakan pemerintah yang kontra produktif bagi perkembangan bisnis.

Menurut Wakil Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kebijakan Publik dan Fiskal, Haryadi Sukamdani, salah satu contoh kebijakan yang kontra-produktif bagi dunia usaha, yaitu adanya larangan pemilik modal bisnis apotek, tidak boleh turut aktif dalam roda bisnis tersebut.

"Ini aneh. Kalau apotekernya tidak benar, ya pasti rugi dong pemilik modalnya," katanya di Kantor Kadin Jabar, Kawasan Surapati Core Bandung, Senin (17/6).

Perumpamaan lainnya, tambahnya, seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB). Hampir setiap tahun, pemerintah menaikkan PBB sekitar 10-15 persen. Efeknya, harga lahan naik. "Dampaknya, harga properti pun melejit," ujar Haryadi

Sementara Wakil Ketua Kadin Jabar Bidang Properti dan Kawasan Industri, Hari Raharta Sudrajat, menambahkan, di Jabar pun banyak kebijakan kontra produktif. Satu di antaranya soal perizinan.

"Contoh, izin untuk satu gedung melibatkan 30 instansi. Ini menyulitkan dan menghambat," kata pria yang juga Wakil Ketua DPP Real Estat Indonesia (REI) tersebut.

Hari mencontohkan hal lain, pemerintah mengamanatkan REI membangun rumah rakyat.

Padahal, pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat itu kewajiban pemerintah, bukan pengusaha. Adanya kebijakan-kebijakan seperti itu, membuat pengusaha merasa jadi perahan pemerintah. (win)