CPO Diusulkan Ramah Lingkungan
Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan meminta Indonesia intens mengusulkan agar minyak sawit mentah masuk
Editor: Hendra Gunawan
TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan meminta Indonesia intens mengusulkan agar minyak sawit mentah masuk kategori Environmental Goods List untuk dibahas dalam forum Senior Officials Meeting dan Related Meetings (SOM) III Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) 2013, di Medan. Tujuannya, demi meningkatkan citra CPO yang selama ini dianggap sebagai komoditas tidak ramah lingkungan.
Seperti diketahui, sejak tahun lalu Indonesia memang gencar menyuarakan hal ini dalam pertemuan para pemimpin negara anggota APEC. Jika CPO Indonesia bisa menembus status sebagai satu dari 54 produk ramah lingkungan yang masuk kategori environmental goods, maka dipastikan bakal mendapatkan keringanan bea masuk hingga 5 persen mulai tahun 2015.
Ironisnya, produk kelapa sawit gagal masuk ke pasar APEC lantaran dinilai tidak memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan EPA. Berdasarkan hasil pengujian Enviromental Protection Agency (EPA), CPO Indonesia masih menghasilkan emisi karbon 20 persen. Padahal standar EPA maksimum 17 persen saja.
"Penting bagi Indonesia untuk memasukan CPO ke dalam EGs List yang telah dibentuk tahun lalu di Vladivostok, Rusia. Ini demi meningkatkan citra CPO sebagai komoditas yang ramah lingkungan," kata Gita dalam keterangan persnya untuk SOM APEC 2013 di Medan, Selasa (25/6/2013).
Meski demikian, ia menilai CPO bukan satu-satunya komoditas yang akan menjadi pembahasan dalam APEC. Selain CPO, Indonesia masih memiliki banyak komoditas lainnya untuk dapat dipasarkan di APEC. Menurutnya, Indonesia tidak bisa dipandang hanya sebatas lokomotif di komoditas kelapa sawit saja, tapi perlu dilihat pula sebagai lokomotif perdagangan.
"Indonesia perlu memanfaatkan pertemuan APEC untuk mencapai kesepakatan di perundingan Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-9 di Bali pada Desember mendatang. Adapun yang ingin kita capai adalah kesepakatan di bidang pertanian, fasilitasi perdagangan, serta paket untuk negara-negara kurang berkembang, misalnya dalam bentuk Duty Free Quota Free," pungkasnya.
APEC menjadi forum penting bagi Indonesia untuk menyuarakan hal ini. Apalagi, 76 persen ekspor Indonesia tertuju ke negara-negara Asia-Pasifik. APEC juga merupakan alternatif untuk mendorong kerja sama dan kesepakatan perdagangan dan investasi ketika berbagai kesepakatan perdagangan mengalami kebuntuan.(ers)