TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR -- Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Radjasa menginstruksikan seluruh kepala daerah segera turun tangan menstabilkan harga sembilan bahan pokok (sembako) di pasaran.
   
Hatta mengakui kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) belum lama ini berdampak terhadap kenaikan harga sembako utamanya menjelang bulan Ramadan. Jika pemerintah daerah mampu mengendalikan stok maka gejolak harga sembako bisa diredam.
   
“Kepala daerah harus bisa menjaga kestabilan daerahnya agar tidak ada gejolak akibat naiknya harga BBM. Apalagi sebentar lagi kita semua memasuki bulan Ramadan,” kata Hatta, Jumat (28/6/2013).
   
Hal tersebut disampaikan besan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut usai meninjau pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), di kantor PT Pos Cabang Makassar, Jl Slamet Riyadi, Makassar, Jumat (28/6),
   
Selain meninjau pembagian BLSM, Hatta berkunjung ke Kawasan Industri Makassar (KIMA), Baruga Cokelat di Monumen Mandala, serta menghadiri Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Wirausaha Inovatis Berbasis Teknologi di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel.
   
Namun, Hatta urung berkunjung ke Pasar Pabaengbaeng, Makassar, untuk memantau harga sembako. Sejumlah langkah antisipasi dilakukan pemerintah pusat mengantisipasi lonjakan harga sembako.
   
Hatta menyebut dirinya sudah melakukan rapat dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyuplai dan memastikan kesiapan stok sejumlah item bahan pokok seperti beras dan gula ke seluruh Indonesia.     “Menjelang puasa dan kenaikan harga BBM saya sudah perintahkan Bulog untuk salurkan secepatnya agar tidak ada gejolak di masyarakat,” jelasnya.
BLSM
   
Hatta mengakui pembagian BLSM belum merata. Menurutnya, masih ada warga yang belum mendapatkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dari 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS).
   
KPS dapat digunakan mendapat BLSM, Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Beras Rakyat Miskin (Raskin). “Keluhan masyarakat sudah saya dengarkan tadi (kemarin) masih sangat banyak warga yang tidak mendapat KPS,” ujarnya.
   
Atas aduan tersebut, pihaknya dalam waktu dekat akan memperbaiki data penerima BLSM pada tahap pertama. Hatta menginstruksikan seluruh kepala daerah mendata ulang masyarakat yang tidak mendapatkan KPS.(rud)