TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jusuf Kalla, mantan wakil Presiden RI, menegaskan pemberian pajak untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diterapkan pemerintah tidaklah berlebihan.

Bahkan, ia menganggap pajak tersebut ideal jika mengacu kepada pendapatan UMKM.

"Jika pendapatannya besar mengapa tidak dinaikkan. Kalau pendapatan tembus Rp 1 miliar setahun kan sudah bukan usaha kecil lagi," kata Jusuf, Selasa (2/7/2013).

JK yang mendukung UMKM ketika berkuasa bersama SBY ini melihat pemberian pajak UMKM tidaklah buruk, karena prinsipnya adalah asas kesamarataan bagi pelaku usaha bagi di negeri ini.

"Saya rasa tidak buruk kalau diberlakukan maka akan mendukung perubahan dalam pendapatan, masalahnya UMKM banyak yang besar-besar juga dengan kisaran pendapatan Rp 15 juta per bulan, jadi ini bagus intuk ciptakan iklim usaha," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, mulai Senin (1/7/2013), pajak untuk usaha kecil menengah (UKM) resmi diterapkan. Pelaku UKM yang omzetnya dibawah Rp 4 miliar, wajib membayar pajak sebesar 1 persen.

Pajak UKM yang bernaung di bawah Perpres No.46/2013 ini telah diteken oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 12 Juni 2013 lalu.