TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Kelompok Komisi Pertanian Fraksi PKS, Habib Nabiel Almusawa menilai Menko Perekonomian Hatta Rajasa sudah salah alamat melempar tanggungjawab kenaikan harga daging sapi kepada Menteri Pertanian. Pasalnya Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan izin agar Bulog segera melakukan impor daging sapi, yang volumenya mencapai 5.000 ton.

“Saat ini Bulog tidak perlu memakai izin importir terdaftar (IT) lagi. Karena Kemendag sudah mengeluarkan Permendag Nomor 22 Tahun 2013 sebagai pengganti Permendag No.24/2011 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan beberapa waktu lalu,”  ujar Habib dalam pernyataannya, Rabu (10/7/2013).

Menurutnya, kenaikan harga daging sapi yang mencapai di atas Rp 100.000 per kilogram di beberapa pasar di Indonesia seharusnya tidak terjadi kalau Hatta Rajasa kerja dengan benar.

"Ini kan sudah kerja tidak koordinatif dan antisipatif masih saja menyalahkan anak buahnya, kan jadi aneh kalau selaku Menko kerja seperti itu, jangan-jangan dia (Menko) enggak ngerti dengan terknis pelaksanaan Permendag tersebut," ujarnya.

Anggota Panja RUU Nakeswan ini mengatakan, bahwa Kebijakan stabilisasi harga daging telah diputuskan dalam rapat dengan Menko Perekonomian bulan April lalu. Sedangkan kenaikan harga daging sapi bukan karena Mentan lamban mengeluarkan rekomendasi impor, tetapi disebabkan Bulog masih menunggu kelengkapan dokumen dari Kemendag untuk melaksanakan impor daging.

Padahal penugasan Bulog dimaksudkan untuk menstabilkan harga daging jelang Ramadan dan Lebaran. Keterlambatan ini menyulitkan pergerakan Bulog sebagai stabilisator.
Apalagi, Bulog dituntut untuk menurunkan harga sampai level Rp 75 ribu per kilogram (kg).

"Kalau sudah begini akhirnya masyarakat lagi yang jadi korban kenaikan harga akibat saling lempar tanggungjawab dan tidak becusnya pejabat terkait dalam hal ini Menko dan Mendag," pungkas Habib menyesali.