TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana menjelaskan untuk membangun satu  Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) butuh anggaran lebih dari Rp 20 miliar per satu megawatt (MW). Dalam investasi tersebut, biaya pembebasan lahan dan pengadaan baterai belum termasuk.

"Investasi di PLTS yaitu salah satu investasi yang higt cost atau bermodalkan besar," ujar Rida di kantor Kementerian ESDM, Jum'at (12/7/2013).

Karena modal investasi yang sangat besar tersebut, pemerintah berencana akan mengajak swasta. Dalam hal ini kerjasama yang dibutuhkan bisa dari modal, tenaga ahli, dan ilmu pengetahuan.

"Kita akan mengupayakannya dengan mengajak swasta mau berinvestasi bangun PLTS itu," jelas Rida.

Rida mencontohkan, hal itu tercermin pada saat membangun PLTS di Bangli-Bali yang menelan anggaran jauh lebih besar sekitar Rp 26 miliar. Namun karena dibantu dengan dana APBN, maka dari pihak pengembang swasta diberikan kewajiban untuk memenuhi persyaratan diantaranya harus terpenuhi kepemilikan lahan atau lahan hasil bisa bekerja sama dengan pihak ketiga, agar proyek PLTS dapat berjalan maksimal.

"Kalau yang di Bangli itu sekitar Rp 26 milyar dari dana APBN. Kalau dana APBN-kan menjamin keuntungan untuk pengembang sekitar 10 persen," papar Rida.

Setelah itu Rida menambahkan, pemerintah lalu menerbitkan perizinan dan melakukan perjanjian kontrak jual beli listrik dengan PT PLN Persero, dengan ketentuan harga Rp 25 hingga Rp 30 sen per-KWH, sementara tahun ini sekitar 72 titik proyek PLTS mulai ditenderkan oleh Kementerian ESDM.