Saham Mayoritas Merpati Sebaiknya Dipegang Swasta
Dudi menyarankan, pemerintah sebaiknya melepas saham Merpati sehingga sebagian besarnya dikelola swasta.
Editor: Budi Prasetyo
TRIBUNNEWS.COM , SURABAYA - Jabatan Direktur Utama maskapai penerbangan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) boleh saja berpindah tangan dari Rudy Setyopurnomo kepada Captain Asep Ekanugraha.
Namun hal itu, menurut pengamat penerbangan Dudi Sudibyo belum bisa menjamin akan sanggup membawa Merpati bangkit kembali dari belitan utang.
Dihubungi Surya Online, Dudi mengatakan bahwa siapapun yang memegang Merpati tak akan bisa memperbaiki nasib maskapai yang pernah jaya di era tahun 70-an itu apabila restrukturisasi secara menyeluruh tidak dilakukan.
“Restrukturisasi ini mulai dari manajemen, armada, rute penerbangan, hingga masalah-masalah utangnya,” kata Dudi, Rabu (31/7/2013) malam.
“Kalau itu tidak dilakukan, siapapun juga akan kesulitan,” tambahnya.
Dudi menyarankan, pemerintah sebaiknya melepas saham Merpati sehingga sebagian besarnya dikelola swasta. Pemerintah, cukup dengan kepemilikan saham antara 15 hingga 20 persen. Dengan demikian, pengelolaannya bisa menjadi lebih baik.
Tetapi sebelum melepas mayoritas sahamnya kepada swasta, pemerintah sebaiknya juga menghitung secara matang untuk menyelesaikan persoalan utang Merpati yang terus membengkak dan telah mencapai 600 juta dolar AS.
Selain itu, pemerintah sebaiknya juga memisahkan Merpati Maintenance Facility (MMF) di Surabaya menjadi perusahaan atau SBU (Strategic Business Unit) tersendiri. Hal ini seperti dilakukan Garuda Indonesia terhadap Garuda Maintenance Facility (GMF).
“Maskapai penerbangan Merpati dijual sebagian besar ke swasta sahamnya, tetapi MMF dijadikan SBU tersendiri yang dikelola pemerintah. Apalagi permintaan jasa perawatan pesawat ini sangat tinggi dan Merpati memiliki skill dalam hal itu,” pungkasnya.