TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir 30 Agustus 2013 tercatat masih sangat rendah. Berdasarkan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2013, diketahui jumlah anggaran yang dikeluarkan baru 54,8% atau Rp 945,8 triliun.

Padahal dalam APBN-P 2013, anggaran untuk belanja pemerintah pusat hingga akhir tahun mencapai Rp 1.726,2 triliun.

Padahal, belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah ini diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

Apalagi dengan minimnya investasi di tahun ini, serta terganggunya daya beli masyarakat akibat inflasi dan kenaikan harga BBM, satu-satunya yang diandalkan adalah belanja modal yang dikeluarkan pemerintah.

Dengan kondisi seperti ini, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2013 terancam meleset dari target yang sebesar 5,9%.

Kepala ekonom Bank Tabungan Negara, A. Prasetyantoko mengatakan kondisi ekonomi Indonesia memang tengah buruk, hal itu ditandai dengan berkurangnya jumlah ekspor hingga bulan Juli lalu. Belum lagi nilai tukar rupiah yang terus merosot.

"Bila melihat realisasi belanja modal baru segitu, saya pikir sulit pemerintah mengejar target pertumbuhannya," kata Prasetyantoko, Kamis (5/9/2013) di Jakarta.

Meski begitu menurutnya pemerintah masih bisa mempertahankan targetnya, asalkan hingga akhir tahun bisa menggenjot belanja modal tersebut.

Ekonom dari Lembaga Ilmu Pengetahuan indonesia (LIPI) Latif Adam mengatakan selain harus mengejar tingat penyerapan anggaran, pemerintah juga harus memperhatikan efektifitas dari penggunaan anggaran.
"Penggunaan anggaran belanja harus bisa membuat lebih produktif lagi, sehingga bisa benar-benar menggenjot pertumbuhan," ujarnya.

Latif mengaku yakin pemerintah bisa memengoptimalkan waktu yang tersisa untuk mendongkrak tingkat realisasi penyerapan anggaran. Bahkan menurutnya realisasi penyerapan tahun bisa lebih baik dibanding tahun lalu.

"Sebab saat ini posisi pemerintah sedang terjepit, jika tidak mampu menggenjot belanjanya maka akan berdampak buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan," katanya.