TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Mobil murah ramah lingkungan atau Low Cost Green Car (LCGC) yang mulai diluncurkan oleh tiga produsen otomotif tanah air tengah menjadi perdebatan hangat. Di satu sisi menyambut dengan baik kehadiran mobil berharga murah itu, di sisi lain banyak yang khawatir bakal memicu kemacetan di kota-kota besar. Terutama di Jakarta.

Namun dalam pandangan Andrinof Chaniago, Pengamat Kebijakan Publik, justru ini bisa menjadi momen yang tepat bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengimplementasikan program penanggulangan macet yang pernah digulirkan. Diantaranya yaitu dengan menaikan tarif parkir, pengadaan bus dalam jumlah besar, dan penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik yang sampai saat ini tidak jelas ujungnya.

"Adanya LCGC menjadi beban tambahan bagi Jakarta untuk mengatasi kemacetan, maka semua rencana Pemprov DKI harus cepat diterapkan. Jika tidak kemacetan takkan bisa terselesaikan," ujar Andrinof kepada KONTAN, Senin (16/9).

Menurutnya kenaikan tarif parkir, pengadaan bus dalam jumlah besar dan penerapan ERP bisa menjadi solusi guna melawan efek LCGC ini. Selain itu, Andrinof justru mengkritik langkah pemerintah yang memberikan insentif pada mobil murah ini. Ia menilai pemerintah seperti sedang mengelola perusahaan dan bukan menjalankan sebuah sistem negara.

"Pemerintah pikirannya cuma cari untung dibalik keluarnya kebijakan ini, seharusnya transportasi umum yang dikembangkan bukan memberi keleluasaan hadirnya mobil murah," katanya. (Fahriyadi)