Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Pemerintah Harus Selamatkan Industri CPO Lewat APEC

Masa depan ekspor kelapa sawit nasional, masih menunggu lobi-lobi Pemerintah Indonesia dengan seluruh negara peserta KTT APEC.

Penulis: Sanusi
zoom-in Pemerintah Harus Selamatkan Industri CPO Lewat APEC
KOMPAS/RODERICK ADRIAN MOZES
Truk mengangkut tandan buah segar (tbs) kelapa sawit di Kabupaten Siak, Riau, Rabu (17/4/2013). 

TRIBUNNEWS.COM, NUSA DUA - Masa depan ekspor kelapa sawit nasional, masih menunggu lobi-lobi Pemerintah Indonesia dengan seluruh negara peserta KTT APEC.

Lobi-lobi dilakukan menyusul pengurangan konsumsi minyak sawit oleh negara-negara Eropa.

Herman Darnel Ibrahim, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) mengatakan, soal pengalihan ekspor ke negara-negara peserta APEC, menunggu perundingan selama KTT APEC.

"Selain lobi, pemerintah juga harus melihat peta konsumsi bahan bakar nabati di antara negara APEC ini," katanya, Rabu (2/10/2013).

Herman belum bisa memerediksi, apakah lobi bisa menghasilkan sejumlah kesepakatan antar-negara peserta APEC, atau tidak.

Diberitakan sebelumnya, melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) ke-8 di Nusa Dua, Bali, 1-08 Oktober 2013, Pemerintah Indonesia siap melawan kampanye hitam yang menyerang industri kelapa sawit (crude palm oil/CPO) Indonesia, yang dilakukan negara-negara Eropa.

"Kami berjuang untuk isu kelapa sawit di forum APEC. Ini soal perang dagang," ujar Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Perekonomian, beberapa waktu lalu.

Berita Rekomendasi

Menurut Hatta, pemerintah bakal selalu berjuang untuk kelangsungan industri kelapa sawit, selama tidak mengganggu kesehatan manusia dan lingkungan.

Negara-negara Eropa memasukkan kelapa sawit dalam daftar produk yang tidak cocok untuk standar energi terbarukan. Beberapa negara juga memberikan tarif tambahan untuk produk sawit Indonesia, karena dianggap sebagai alkohol.

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krishnamurti mengatakan, pemerintah tidak menutup kemungkinan menggugat ekspor CPO lainnya, yang memberikan larangan dengan tidak proporsional.

"Jika kita dirugikan oleh tindakan tidak adil, kami terbuka untuk mengambil tindakan hukum," tegas Bayu. (*)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas